Pemkot Bogor Perketat Aturan Penggunaan Transportasi Publik

Pemkot Bogor Perketat Aturan Penggunaan Transportasi Publik
Wali Kota Bogor Bima Arya. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera mengeluarkan regulasi baru untuk memperketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua khususnya untuk pemanfaatan transportasi publik, seperti Commuterline atau KRL. Hal ini disepakati pimpinan wilayah Jabodetabek dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, pembuatan regulasi baru ini muncul setelah rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para kepala daerah SeJabodetabek, melalui saluran video conference (Vicon), Jumat (8/6/2020) sore lalu.

Dalam vicon dibahas mengenai evaluasi penerapan PSBB tahap kedua hingga seputar mengatur pergerakan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan transportasi publik, seperti Commuterline atau KRL.

"Kan pembahasan utama mengevaluasi PSBB dan membangun kesepakatan mengatur pergerakan orang di Jabodetabek. Karena itu ada dua hal yang harus lebih ditajamkan lagi. Misalnya mengenai pergerakan rutin, kami sepakat membuat regulasi baru. Jadi Gubernur Jakarta membuat regulasi nanti kami akan membuat juga yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar dan masuk," ungkap Bima dalam keterangan tertulis pada Minggu (10/5/2020) pagi WIB.

Bima melanjutkan, hanya yang dikecualikan di PSBB yang di delapan sektor strategis yang boleh, nanti dibuktikan dengan ada suratnya. Tidak punya surat itu, tidak boleh menggunakan transportasi publik dan bisa dikenakan sanksi.

"Kalau mau naik transportasi publik atau KRL boleh, tapi dipastikan punya surat. Nanti kami akan atur dalam bentuk Perwali, kami akan merapikan segera. Lalu dibahas juga khusus mencegah mudik, jadi kami akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan tidak ada lagi yang mudik keluar dan masuk. Karena berdasarkan kajian epidemiologis, kalau mudik dibiarkan, tidak ada intervensi, itu lonjakan kasus positifnya akan sangat tinggi sekali," terangnya.

Bima juga menuturkan, dirinya sudah memerintahkan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor untuk membuat rumusan mengenai pengetatan kebijakan tersebut supaya ada payung hukumnya. 

"Sanksinya masih didiskusikan. Ada opsi-opsi hasil rakor dengan lima kepala daerah Bodebek. Kalau kami lihat pola penyebaran virus ini berdasarkan penelusuran kami, memang sebagian besar itu terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data kami memang sebagian besar itu terpapar melalui transportasi publik. 30 persen warga yang terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta mengaku menggunakan transportasi publik," tuturnya.

Masih kata Bima, dua opsi itu, opsi pertama adalah stop total dengan kewajiban bagi perusahaan di Jakarta menyediakan layanan antar jemput karyawannya. Kalaupun tidak mungkin untuk berhenti total, Pemkot Bogor memberikan opsi ada pembatasan yang jauh lebih ketat.

"Ya, bisa berupa penumpang yang naik memiliki identitas karyawan pengecualian PSBB, kemudian gerbongnya ditambah, jadwal ditambah, petugasnya ditambah dan lain-lain," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik hal ini, karena dalam menghadapi Covid-19 harus dilakukan secara kompak. Semua pihak menghadapi tantangan yang tidak kecil, Insya Allah dengan bekerja bersama bisa hadapi ini. 

"Beberapa hari yang lalu Wali Kota Bogor Pak Bima Arya menyampaikan aspirasi perlunya kita berbicara mengenai PSBB bersama-sama. Ini untuk menegaskan kesepakatan sejak awal bahwa kami akan bergerak bersama-sama terus dan menuntaskan soal Covid-19 ini secara kolektif lintas wilayah, tiga provinsi dan seluruh kabupaten serta kota," ungkap Anies.

Anies menjelaskan, langkah konkret yang sedang disiapkan adalah terkait dengan KRL, dimana DKI Jakarta akan mewajibkan orang-orang yang berangkat ke Jakarta harus orang-orang yang memang benar bekerja di sektor yang diizinkan. Dan itu dibuktikan bukan hanya surat dari tempat dia kerja, karena perlu verifikasi, tapi juga izin dari pemerintah. Pemprov DKI akan mewajibkan mereka untuk mendaftar membuktikan bahwa mereka benar di sektor itu. 

"Ada sejumlah regulasi yang saya merasa perlu sharing di sini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk mensinkronkan policy antara kami. Dengan adanya pertemuan ini, kita bisa berharap bisa me-listing hal-hal yang kami perlu bahas bersama," tegasnya.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut, bahwa di mana ada kerumunan, di situ ada risiko penyebaran Covid-19. Salah satu kelompok kerumunan adalah KRL, sebelum ini pimpinan wilayah Jabodetabek sebenarnya sudah menyetujui. Saat itu kepala daerah sudah mengajukan untuk memberhentikan KRL sementara tapi ditolak saat Menhub-nya masih ada interim.

"Sekarang mengemuka lagi, saya juga sangat mendukung. Karena problemnya adalah Orang Tanpa Gejala (OTG). Jadi, mau KRL sudah dikasih istilahnya protokol kesehatan, berjarak, OTG ini juga tidak ketahuan. Di tes suhu tubuh, tidak panas, dari gerak-geriknya juga sama seperti orang sehat, padahal didalamnya ada virus orang ini," bebernya.

Ridwan menambahkan, masukan yang disampaikan Bima Arya bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dari dirinya, kalau boleh Pak Anies membuat perintah agar kantor-kantor yang buka itu mendata karyawannya yang tinggal di luar Jakarta sehingga bisa diketahui sebenarnya jumlahnya berapa. Kemudian opsinya dua, menyediakan kendaraan oleh perusahaan-perusahan.

"Saya kira itu konsekuensi, perusahaan mau buka disaat PSBB, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan yang tidak semuanya tinggal di lingkungan Jakarta. Atau seperti yang saya lakukan di Jawa Barat kepada mereka yang ngotot buka, industri maupun apapun harus test Covid-19 sendiri dengan biaya sendiri. Ini mungkin bisa jadi solusi sehingga istilahnya orang yang bepergian ada sertifikat bebas Covid-19 dengan bukti saya sudah tes PCR," pungkasnya. (Rizki Mauludi)