Ribuan Korban PHK di Kab Bandung Siap Turun ke Jalan Tuntut Pesangon dan THR

Ribuan Korban PHK di Kab Bandung Siap Turun ke Jalan Tuntut Pesangon dan THR

INILAH,Bandung- Ribuan buruh di Kabupaten Bandung korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa digaji, siap menggeruduk ke Kantor Pemkab Bandung. Mereka siap turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa jika negosiasi yang saat ini tengah dilakukan mengalami kebuntuan.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan para pengusaha yang telah melakukan PHK dan juga merumahkan pekerjanya namun tidak membayarkan hak pesangon dan juga gaji bagi pegawai yang dirumahkan. Selain itu, negosiasi juga dilakukan terkait pembayaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang memang kewajiban pengusaha untuk membayarkannya.

"Buruh yang di PHK dan di rumahkan yang lapor kepada kami saja itu ada sekitar 15 ribu orang. Nah mereka yang 15 ribu orang ini tidak menerima hak haknya seperti pesangon dan juga gaji untuk pekerja yang dirumahkan. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi dengan pengusaha untuk mencari jalan keluarnya, jika negosiasi kami tidak ada hasil kami siap turun ke Pemda untuk membantu kami menuntut hak kepada pengusaha," kata Uben, Minggu (10/5/2020).

Dikatakan Uben, di Kabupaten Bandung ini, terdapat sekitar400 ribuan orang buruh. Mereka tersebar diberbagai indistri besar, menengah dan kecil. Sehingga, ia juga meyakini jika jumlah pekerja yang telah di PHK dan dirumahkan tanpa mendapatkan hak haknya itu lebih dari 15 ribu orang. Memang fakta di lapangan saat ini  banyak industri yang sudah tak beroperasi karena terdampak bencana virus corona.

"Saya yakin jumlahnya lebih dari 15 ribu orang buruh. Karena memang saat ini banyak industri atau pabrik yang berhenti, soalnya mereka juga enggak bisa jual barang hasil produksinya, karena toko toko dan pasar tutup. Kasihan para buruh ini, sudah kehilangan pekerjaan, dan kebanyakan juga enggak mendapatkan bantuan apa apa dari pemerintah," ujarnya.

Meski demikan, lanjut Uben, pihaknya akan tetap memperjuangkan hak hak buruh yang terkena PHK dan dirumahkan ini. Apalagi sekarang ini sudah mendekati hari raya Idul Fitri, dimana pekerja juga harus medapatkan hak THR. Kata dia, jika negosiasi dengan pengusaha ini menemukan jalan buntu, maka pihaknya akan turun ke jalan dengan ribuan buruh untuk meminta pemerintah turun tangan membantu mereka.

"Pemerintah kan sudah meminta kami untuk berunding dengan pengusaha. Nah kalau enggak ada jalan keluarmya yah kami minta pemerintah juga bantu untuk cari jalan keluarnya, yah paling tidak pemerintah kan bisa memanggil dan memerintahkan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada buruh," katanya. 

Menurut Uben, kondisi para buruh korban PHK dan dirumahkan ini sudah sangat memprihatinkan. Disaat situasi sulit karena wabah virus corona, mereka justru kehilangan mata pencaharian. Padahal meskipun sebagian besar dari buruh ini perempuan, mereka adalah tulang punggung keluarga. Disisi lain, para buruh ini kebanyakan tidak tersentuh oleh berbagai bantuan yang disediakan pemerintah.

"Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Mereka kehilangan pekerjaan disaaat kondisi sedang darurat seperti sekarang ini. Dan kebanyakan dari mereka juga tidak dapat bantuan apa apa," ujarnya. 

Disinggung soal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Uben mengatakan hingga saat ini memang masih ada beberapa industri yang beroperasi. Dengan catatan mereka menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak bergerombol serta disediakan tempat cuci tangan dan lain sebagainya.

"Untuk perusahaan besar protokol kesehatan itu bisa dijalankan. Tapi kalau untuk perusahaan kecil atau lokal itu sangat sulit, yah tetap saja berdesak desakan atau dikasih masker enggak dipakai. Nah ini juga harus ada ketegasan dan pengawasan sekaligus solusinya seperti apa dari pemerintah," katanya. (rd dani r nugraha).