PSBB Kota Bogor Lanjut Tahap Tiga, DPRD Menolak

PSBB Kota Bogor Lanjut Tahap Tiga, DPRD Menolak
Antara Foto

INILAH, Bogor - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bogor dilanjut tahap ketiga hasil keputusan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)di Paseban Sri Bima pada Senin (11/5/2020) sore. DPRD menolak.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkapkan beberapa evaluasi PSBB tahap kedua. Itu meliputi jumlah penambahan pasien positif, maupun pasien positif sembuh.

"Kami sepakat, tren yang melandai harus diiringi langkah yang lebih ketat. Karna kami ingin ada percepatan penanganan Covid-19.  Kedepan akan ada momentum idul fitri yang tentunya harus diantisipasi, langkah yang lebih ketat untuk mengawasi itu dengan menganalisis data dari pakar epidemologis, dandim dan lainnya," ungkap Bima usai rapat Senin (11/5/2020) malam.

Bima melanjutkan, karena itu pihaknya sepakat mengajukan secara resmi untuk PSBB tahap ketiga, dimulai Selasa (12/5/2020). Nantinya, kata dia, PSBB akan dikawal bersama-sama dengan lebih ketat lagi.

"Kami akan merumuskan secara resmi dan detail, terkait sanksi, dan juga terkait pengaturan yang lebih ketat terkait penumpang ke Jakarta. Terakhir kami menerima masukan juga, langkah tegas mengawal PSBB harus diimbangi dengan perhatian untuk mengawal bantuan sampai. Bisa dikawal lewat aplikasi Salur, bagi yang tidak termasuk, kami akan luncurkan program keluarga asuh dalam skala yang betul-betul darurat. Mudah-mudahan PSBB tahap ketiga lebih baik," tambahnya.

Bima mengungkapkan adanya beberapa kebijakan termasuk yang diterapkan PT KAI. Pemkot Bogor sendiri, lanjutnya, meminta sektor-sektor usaha yang dikecualikan agar resmi memberikan Surat Keterangan (Suket) bagi pekerjanya.

"PSBB ketiga ini tes swab dan rapid akan lebih massal. Ini akan jadi tolak ukur keberhasilan, kami tambah titik-titik yang rawan, minggu lalu di pasar, kemudian dipasar lagi dan stasiun. Kami setiap minggu akan bahu-membahu. Sebetulnya masker kepatuhannya cukup tinggi, dilaporkan kabag hukum, sudah ada penegakan non yustisial, sanksi sosial yang akan diberlakukan. Insya Allah besok diumumkan, poin utamanya tidak terjadi kerumunan, ini yang akan diawasi betul. Kalo ada potensi, ya kita akan tutup. Kita larang karna tidak terjadi kerumunan, jangan sampai ada penumpukan dan perumunan. Sanksi sosial menyapu di jalan," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menegaskan, pihaknya merekomendasikan dua hal, pertama tidak dilanjutkan PSBB, mengingat PSBB satu dan dua tetap sama saja dengan tidak ada PSBB. Kondisi, interksi, tetap sama saja. Yang berbeda tentu anggaran pemerintah juga dikeluarkan untuk PSBB. 

"Kami rekomendasikan untuk diberhentikan. Apabila diperpanjang, maka kami minta ada beberapa hal, pertama JPS itu didistribusikan tepat dan cepat. Kedua, penerapan pengawas diperketat, dengan cara menambah personil. Sehingga ada efek psikologis berbeda ketika PSBB dan tidak. Tiga, ketegasan aturan untuk menindak pelanggar PSBB itu. Yang jelas pendistribusian baru pemkot saja, pengawasan masih banyak longgar. Sanksi sama sekali tidak ada," tegasnya.

Atang menambahkan, untuk pelaksanaan sanksi sapu jalan dan angkut sampah, dilihat nanti dilapangan. Rekomendasi dari Bamus DPRD Kota Bogor tidak dilanjutkan, kalau faktor landai, ini perlu ada kajian. 

"Tetapi yang terpenting adalah tujuan utama dari PSBB tercapai," pungkasnya. (rizki mauludi)