DPRD Khawatir Kebijakan Kemenhub Bikin Kacau PSBB Jabar

DPRD Khawatir Kebijakan Kemenhub Bikin Kacau PSBB Jabar
Ilustrasi/Syamsuddin Nasoetion

INILAH, Bandung – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Imam Budi Hartono menyayangkan kebijakan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengizinkan seluruh moda transportasi untuk kembali beroperasi sejak Kamis (7/5/2020) lalu.

Dia mengatakan, upaya Pemprov Jabar menggelar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa waktu terakhir bisa jadi sia-sia akibat dari kebijakan tersebut. Meski lanjut Imam, Kemenhub memberlakukan kriteria khusus bagi penumpang yang diperbolehkan melakukan perjalanan. 

Hanya saja kata dia, hal tersebut tidak akan berpengaruh karena masih bisa disiasati oleh oknum masyarakat yang memanfaatkan celah dari kebijakan ini untuk mudik lebaran.

“Kalau kita melihat, bahwa memang kebijakan pusat enggak bisa dilarang. Tetapi yang di daerah ini yang terjadi masalah. Soalnya kalau kami lihat, selama PSBB ini di titik check point, sudah ketat. Tetapi dengan adanya peraturan ini, jadi tambah kacau menurut kami,” keluh Imam kepada INILAH, Senin (11/5/2020).

Imam menambahkan, adanya benturan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menghambat usaha dalam pencegahan penyebaran pandemik corona di Jawa Barat. Dia berharap pemerintah daerah untuk sementara waktu, tetap fokus pada rencana sebelumnya hingga penanganan covid-19 ini dianggap berakhir.

“Dengan kondisi pemerintah sekarang yang agak kacau. Pusat dan daerah yang tidak sinkron. Kita berharap, apa yang sudah kita lakukan sekarang. Tetap dilaksanakan, untuk menurunkan penyebaran covid-19. Contoh dengan diperketatnya check point. Walaupun sudah turun, juga jangan dilonggarkan dulu karena bisa saja nanti jadi tambah banyak lagi,” lanjut Imam. (Yuliantono)