DPRD Sebut 4 Faktor yang Membuat PSBB Jabar Tak Berjalan Efektif

DPRD Sebut 4 Faktor yang Membuat PSBB Jabar Tak Berjalan Efektif
Foto: Syamsuddin Nasoetion.

INILAH, Bandung – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Imam Budi Hartono menilai, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi yang diberlakukan Pemprov dalam penanganan penyebaran corona virus disease 19 (covid-19) tidak efektif.

Dia menjelaskan ada empat faktor yang menyebabkan PSBB tidak efektif. Pertama kata Imam, masih banyak masyarakat yang belum paham aturan terkait PSBB. Ini disebabkan karena pemerintah hanya fokus pada masalah kesehatan dan dampak sosial saja, sehingga pola pikir masyarakat pun hanya tertuju pada dua hal tersebut.

“Masih banyak warga yang belum memahami ketentuan dalam aturan PSBB. Apa itu PSBB? Maksud dan tujuan serta manfaat bagi warga. Sepertinya pemerintah asyik dengan program mengatasi dari dua sudut saja. Yaitu masalah kesehatan dan masalah sosial. Juga masyarakat pikirannya tidak fokus terhadap masalah PSBB. Kebanyakan fokus permasalahan sosial ekonomi, karena sudah tak berpenghasilan lagi,” kata Imam kepada INILAH, Senin (11/5/2020).

Selain itu, Imam menilai pemerintah juga belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat ketika ingin menerapkan PSBB. Data dan anggaran yang tidak siap, dianggapnya menjadi salah satu faktor penghambat kala PSBB diberlakukan.

“Belum mampunya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Bansos baik dari pusat maupun provinsi, terbentur oleh masalah data maupun masalah keuangan pusat dan provinsi. Wabah covid-19 ini memperlihatkan data penduduk yang karut-marut. Warga yang ingin dapat bantuan sangat banyak, tapi kenapa yang dapat orang sudah wafat. Bahkan tidak ditemukan alamat penerima bantuan,” jelasnya.

“Penantian panjang warga tak kunjung datang. Ada datang, hanya terlalu sedikit. Sehingga membuat Kades menolak, khawatir rusuh jika dibagikan karena lebih banyak yang tidak dapat. Padahal kriterianya masuk dalam kategori penerima bansos. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata faktor keuangan daerah yang tidak siap. Wabah covid-19 ini menurunkan pendapatan daerah. Bulan lalu saja, Jawa Barat bisa dibilang hampir 9 triliun hilang dari PAD. Bisa jadi apa yang direncanakan tak akan bisa dilaksanakan, walaupun kebijakan memotong anggaran proyek fisik dialihkan untuk covid-19. Ternyata masih belum bisa menutupi untuk bansos masyarakat,” sambung Imam.

Dia melanjutkan, pelaksanaan PSBB yang tidak serentak juga turut memberikan andil dalam memperlambat penanganan pencegahan penyebaran pandemik corona. Harusnya kata Imam, Pemprov sejak awal langsung ambil sikap agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Terlebih Jabar adalah provinsi satelit penyangga ibukota, yang menjadi awal penyebaran virus asal Wuhan tersebut.

“Tidak serentaknya waktu pelaksanaan PSBB di Jabar. Bodebek pertengahan April lalu. Bandung Raya akhir April lalu dan sekarang dilaksanakan di seluruh Jawa Barat. Masyarakat jadi semakin lelah dengan tidak jelasnya waktu PSBB. Faktor kepemimpinan yang tidak tegas, membuat peraturan yang berujung ketidakberhasilan sebuah program. Kita satu provinsi, mengapa harus bergantian PSBB-nya? Sementara mobilitas penduduk sangat tinggi untuk berpergian se-wilayah Jabar dan Jakarta,” terang Imam.

Terakhir kata Imam, dari hasil pantauan komisi IV di beberapa titik check point, menunjukkan beberapa masalah. Kesadaran masyarakat dalam melindungi diri sendiri, sebagai bentuk pencegahan supaya tidak tertular covid-19 masih sangat rendah. Sehingga program pemerintah melalui PSBB untuk menekan penyebaran, kemungkinan tingkat keberhasilannya sangat rendah.

“Masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Aturan untuk penumpang baik motor dan mobil, yang tidak sesuai aturan PSBB. Terutama angkutan umum. Lalu keinginan warga pulang kampung, tidak bisa dihindari. Berbagai cara dilakukan oleh warga untuk bisa pulang kampung. Apalagi sekarang dilonggarkan oleh pemerintah pusat untuk mudik. Semakin tidak jelas ini aturan dan akan membahayakan,” ujarnya.

“Wilayah perbatasan Jabar dan Jakarta, lalu lalang warga yang menggunakan kendaraan, secara bebas. Jabar dan DKI meminta agar commuter line tidak beroperasi, karena dapat terjadi penumpukan orang dalam gerbong kereta, yang tidak bisa dihindari. Tetapi pemerintah pusat serta pihak commuter line tetap dan terus beroperasi,” keluh Imam.

Alhasil kata Imam, jumlah PDP dan ODP terus meningkat. Upaya melalui program PSBB yang diharapkan bisa menurunkan jumlah korban, justru gagal karena ketidaktegasan pemerintah. Kendati demikian, dia berharap pandemik dapat segera berakhir sehingga tidak semakin menyusahkan masyarakat.

“Ya kita melihat data PDP dan ODP tidak juga melandai. Korban meninggal bertambah. Ketidaktegasan pemimpin, membuat semua yang dilaksanakan tidak efektif. Kita berharap dan berdoa semoga Allah yang maha kuasa dan maha penyayang memberikan ampunan kita semua. Sehingga dengan izinnya dan atas kuasanya, wabah covid-19 ini segera dihilangkan dari bumi ini,” tutupnya. (Yuliantono)