Pusat-Daerah Upayakan Pemulangan 5.800 PMI ke Jabar Sesuai Protokol

Pusat-Daerah Upayakan Pemulangan 5.800 PMI ke Jabar Sesuai Protokol
Ilustrasi (Antara)

INILAH, Bandung - Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 dari level nasional hingga kabupaten/kota bakal berintegrasi terkait upaya pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI). Sebanyak 5.800 orang merupakan PMI dari luar negeri yang akan kembali ke Jawa Barat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi memastikan, proses pemulangan ribuan PMI tersebut akan dilakukan sesuai dengan protokol.

"Untuk sekarang, penanganan kepulangan PMI dilakukan terpadu oleh gugus tugas di tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten dan kota. Dilakukan pemeriksaan di terminal kedatangan dan kalau PMI memenuhi syarat protokol kesehatan, dapat dilakukan karantina mandiri," ujar Ade di Bandung, Selasa (12/5/2020).

Menurut Ade, saat ini pihaknya sedang menunggu konfirmasi lanjutan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Diketahui sebelumnya, Pemprov Jabar memproses kepulangan 124 WNI asal Arab Saudi, Thailand, dan Australia dalam dua gelombang. Di mana mereka diperiksa kesehatannya kemudian dikarantina di fasilitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kota Cimahi.

Ade mengatakan upaya protokol kesehatan tersebut dilaksanakan untuk kewaspadaan dini dan penanganan kepulangan WNI atau kedatangan WNA dari luar negeri di pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi PSBB.

WNI yang dimaksud dalam ketentuan ketentuan tersebut adalah PMI, pelajar, mahasiswa, traineer atau peserta pemagangan, diplomat, kru alat angkut seperti kru pesawat, kapal laut, dan kendaraan darat, serta pelaku perjalanan lainnya pemegang paspor Indonesia.

Untuk kebutuhan fasilitas karantina, katanya, dapat berupa asrama, wisma, hotel, balai pelatihan, apartemen, tenda, barak, dan tempat hunian lainnya yang dapat difungsikan sebagai tempat pelaksanaan karantina.

Setiap WNI yang masuk ke Indonesia wajib mengikuti prosedur kekarantinaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tambahan yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaan kesehatan tambahan tersebut meliputi wawancara, pemeriksaan suhu, tanda, dan gejala Covid-19, pemeriksaan saturasi oksigen, sampai pemeriksaan rapid test dan melalui PCR.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyiapkan skema khusus terkait kepulangan puluhan ribu pekerja migran Indonesia. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan pandemi Covid-19, Senin (11/5/2020).

Adapun PMI yang akan kembali ke Tanah Air pada Mei dan Juni mendatang diperkirakan ada 34.000 orang. "Kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan. Saya menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir," ujarnya.

Para pekerja tersebut terbesar berasal dari daerah Jawa Timur sebanyak kurang lebih 8.900 pekerja, disusul Jawa Tengah sejumlah 7.400 pekerja, Jawa Barat dengan 5.800 pekerja, Nusa Tenggara Barat dengan 4.200 pekerja, Sumatera Utara dengan 2.800 pekerja, Lampung dengan 1.800 pekerja, hingga Bali dengan jumlah 500 pekerja.

"Ini agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, dan ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan ikuti pergerakan sampai ke daerah," imbuh Presiden.

Pemerintah menyiapkan pintu masuk bagi para pekerja migran tersebut melalui sejumlah jalur, yakni melalui jalur udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, jalur laut melalui Pelabuhan Benoa dan Tanjung Priok, serta melalui Batam dan Tanjung Balai bagi pekerja migran dari Malaysia.

Kepala Negara menekankan bahwa skema kepulangan mereka harus melalui protokol kesehatan yang ketat dan diikuti dengan kesiapan fasilitas karantina yang diperuntukkan bagi para pekerja migran Indonesia tersebut.

"Ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Juga dipastikan kesiapan tempat karantina, rumah sakit rujukan bagi para pekerja migran kita tersebut," tuturnya. (rianto nurdiansyah)