Pemprov Jabar Kaji Daerah yang Dapat Gelar Ibadah Berjamaah Pasca-PSBB

Pemprov Jabar Kaji Daerah yang Dapat Gelar Ibadah Berjamaah Pasca-PSBB
Ilustrasi (Antara)

INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengkaji daerah mana saja di Jabar yang sudah dapat menggelar ibadah berjamaah pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat provinsi usai pada 20 Mei 2020 ini.

Selain itu, juga akan mengkaji kemungkinan aktivitas lainnya, seperti pergi ke sekolah, kegiatan perekonomian, transportasi, dan kegiatan lainnya walau masih dalam sejumlah batasan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan PSBB di 27 kabupaten dan kota di Jabar sudah membuahkan hasil meskipun sejauh ini masih berjalan dan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan. Hal itu terbukti dengan adanya  penurunan angka kemunculan kasus positif harian, peningkatan angka pasien sembuh, dan penurunan angka kematian kasus Covid-19.

Setelah PSBB Jabar selesai, dia mengatakan, pihaknya akan membagi kelurahan dan desa berdasarkan level penyebaran Covid-19. Level 5 adalah kategori terburuk, warnanya hitam, saat tidak bisa mengendalikan Covid-19. Kemudian Level 4 adalah warna merah, yaitu daerah yang melakukan PSBB, seperti Jabar saat ini.

"Nanti setelah evaluasi, bisa turun ke Level 3, yaitu pembatasan tidak 30 persen lagi seperti PSBB, tapi boleh naik 60 persen. Kemudian Kalau bagus masuk ke Level 2, warna biru, yaitu bisa ke 100 persen aktivitas, tapi berkegiatan gunakan masker dan jaga jarak. Dan terakhir zona hijau, tapi itu belum memungkinkan karena zona hijau itu kalau virusnya nol. Nah tim kami belum meyakini bisa mengenolkan virus sebelum vaksin itu ada," ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Selasa (12/5/2020).

Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengatakan, pelonggaran PSBB terhadap warga di bawah 45 tahun seperti yang diungkapkan pemerintah pusat pun akan ditentukan lewat kajian tersebut. Di mana ada syarat yang menjadi acuan, yaitu harus terjadi penurunan kasus Covid-19 yang signifikan di setiap desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten dan kota.

"Nah jawabannya sama, pelonggaran ini akan terjadi setelah status level dari masing-masing daerah ada. Ini nanti ada desa yang Level 2 berati boleh Jumatan lagi dan boleh Salat Idul Fitri juga, tapi dengan jaga jarak, kalau dia masuk Level 2. Kalau ternyata masuk Level 4, Salat Idul Fitri dan Salat Jumat, kemudian beraktivitas ke mana-mana, itu dibatasi seperti saatnya PSBB," katanya.

Emil menilai pembatasan usia yang dapat beraktivitas kembali seperti biasa bukanlah fokusnya, melainkan mengenai kondisi kasus Covid-19 di setiap wilayahnya. Perlu diketahui, virus ini tidak memandang usia, jabatan, atau kondisi apapun orang yang dihinggapinya.

"Tentang ibadah, harus sesuai dengan arahan ulama. Di mana zona yang parah, itu ibadahnya juga di rumah. Tapi kalau sudah tidak parah bisa kembali. Nah inilah yang akan terjadi pasca-PSBB Provinsi," katanya.

Menurut Emil, setiap daerah diarahkan oleh Presiden RI untuk meneruskan pembatasan sosial ini sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. Kemudian yang diarahkan untuk melakukan kajian relaksasi ekonomi dapat berlaku di mana saja. Emil kembali menegaskan tolok ukur di Jawa Barat dalam mengambil keputusan relaksasi sendiri adalah pembagian level tadi.

Emil mengatakan Presiden mengarahkan terkait Idul Fitri akan meminta setiap daerah melakukan diskusi dengan para ulama untuk menentukan kira-kira kriteria-kriteria apa yang membuat Lebaran ini bisa berlangsung normal. Semuanya masih harus berbasis pengaturan jarak atau bisa saja tetap tidak dilakukan dengan alasan kedaruratan.

"Bapak Wakil Presiden juga mengarahkan ke sana, kalau situasi yang membahayakan maka fatwa ulama masih berlaku ibadah di rumah. Tapi kalau sudah bisa secara ilmiah tidak ada ancaman kedaruratan lagi maka ibadah disarankan bisa kembali ke normal tapi dengan menjaga protokol kesehatan karena tadi kita belum bisa ke Level 1 di mana hidup normal seperti sebelum Covid-19 kecuali vaksin sudah ditemukan," tuturnya. (rianto nurdiansyah)