Anggaran Covid-19 Rawan Penyalahgunaan, Kejari Awasi Dinkes dan Dinsos KBB

Anggaran Covid-19 Rawan Penyalahgunaan, Kejari Awasi Dinkes dan Dinsos KBB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (agus sn)

INILAH, Ngamprah - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait pendampingan penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan dana Covid-19 di Ruang Kerja Bupati Bandung Barat, Selasa (12/5/2020).

“Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemda KBB dengan Kejari Kabupaten Bandung," ujar Paryono kepada wartawan usai penandatanganan MoU.

Paryono menjelaskan, MoU tersebut, berada pada dua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) utama yang bersentuhan langsung dengan anggaran Covid-19, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos). Ia mengaku, pihaknya melakukan pendampingan dari sisi yuridis hukum, agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya.

Dalam penggunaannya, lanjut Paryono, anggaran Covid-19 di masa pandemi boleh dilakukan tanpa tender atau lelang, bahkan tanpa menggunakan standar harga atau HVS. Kendati demikian, usai pandemi tetap akan dilakukan audit. "Bilamana nanti ada perubahan revisi anggaran, pihak dinas bisa konsultasi kepada kami," ujarnya.

Paryono mengaku, ini kali pertama pihaknya melakukan MoU dengan pemda. Namun, kata dia, ia tidak menampik jika di kemudian hari ada pemda lainnya selain KBB yang meminta pendampingan.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengungkapkan,sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kejari berkewajiban melakukan pendampingan anggaran Covid-19. Sementara, kata dia, pendampingan dilakukan di dua dinas, karena penyerapan anggaran Covid-19 paling besar.

"Semua kita awasi. Semua yang ada di dua dinas ini, kita awasi dan kontrol agar lebih hati-hati," ungkapnya.

Umbara menyebut, anggaran Covid-19 sudah mulai terserap sejak 2 bulan lalu. Anggaran yang paling besar serapannya di Dinas Kesehatan. "Alokasinya kan untuk rapid test, ruang isolasi, pengadaan Alat Pelindung Diri (ADP) serta pengadaan sembako di Dinsos," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah KBB Asep Sodikin mengaku, anggaran untuk Covid-19 selain bersumber dari  Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkes.  "Yang dari DPA Dinkes, hasil refocusing sekitar Rp80 miliar. Yang lainnya dari refocusing dinas-dinas lain masuk dana on-call," ujarnya. (agus sn)