Penyerahan Bansos Presiden di Kab Bogor Diwakili Dirtjen, ini Alasannya

Penyerahan Bansos Presiden di Kab Bogor Diwakili Dirtjen, ini Alasannya
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Penyerahan simbolis bantuan sosial berupa paket sembako dari Presiden Joko Widodo kepada 76.144 keluarga penerima manfaat di 7 kecamatan di Bumi Tegar Beriman diwakili Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Peppen Nazarudin.

Hal itu karena Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mendadak dipanggil Presiden Joko Widodo untuk ke Istana Merdeka di DKI Jakarta untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas).

"Karena Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mendadak dipanggil Presiden Joko Widodo untuk ke Istana Merdeka di DKI Jakarta untuk menghadiri Ratas, maka beliau pun  menitip salam kepada Bupati Bogor Ade Yasin dan keluarga penerima manfaat," kata Peppen kepada wartawan di Kantor Kelurahan Pakansari, Cibinong, Rabu (13/5).

Ia menerangkan bantuan dari Presiden Joko Widodo ini agar masyarakat Bumi Tegar Beriman menjalani dengan disiplin peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

"Presiden Joko Widodo berharap masyarakat tetap tinggal dirumah, melaksanakan physical distancing dan PSBB hingga  wabah virus corona (covid 19) tidak lagi tersebar hingga kita akan beraktifitas lagi seperti biasa," terangnya.

Peppen menjelaskan di luar Kecamatan Cibinong, Gunung Putri, Klapanunggal, Bojonggede, Cileungsi, Jonggol dan Citeureup maka masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan besar Rp 600 ribu rupiah.

"Nilai bantuan sosial paket sembako maupun BLT sama yaitu Rp 600 ribu perbulan selama 3  bulan hingga mengurangi rasa ketidak adilan. Data keluarga penerima manfaat DTKS ini kami kami dapatkan dari Pemkab Bogor kareba mereka yang lebih tau tentang warganya," jelas Peppen.

Ia menambahkan bantuan sosial paket sembako ini selain melibatkan vendor juga melibatkan RT dan RW, tujuannya agar tidak ada pengerahan massa hingga tidak melanggar physical distancing.

Ditempat yang sama, Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan dengan adanya bantuan Presiden Joko Widodo kepada keluarga penerima manfaat non DTKS, maka mengurangi beban Pemkab Bogor.

"Awalnya ada sekitar 400 ribu keluarga penerima manfaat non DTKS yang belum mendapatkan ploting bantuan sosial, dengan adanya bantuan sosial  paket sembako dari Presiden Jokowi, Badan Usaga Milik Daerah (BUMD) dan para donatur lainnya maka jumlah keluarga penerima manfaat non DTKS yang belum mendapatkan ploting bantuan sosial tinggal 91 ribuan lagi. Bantuan - bantuan sosial diatas tentunya meringankan kami karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor bisa dibilang terbatas," tutur Ade.

Wanita berusia 51 tahun ini melanjutkan kekurangan anggaran untuk pemberian bantuan sosial dan kendala lainnya sudah disampaikan ke pemerintah pusat melalui Jenderal TNI (purn) Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan.

"Jumlah keluarga penerima manfaat non DTKS ini bisa saja bertambah karena banyak masyarakat sangat terdampak penyebaran covid 19 yang belum memiliki E - KTP hingga ini bisa tidak terpenuhi oleh APBD Kabupaten Bogor, permasalahan ini sudah kami sampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko melalui video conference agar kita bisa membantu mencarikan solusinya," lanjutnya. (Reza Zurifwan)