Pengusaha Kosmetik Menangkan Gugatan Praperadilan Atas BPOM

Pengusaha Kosmetik Menangkan Gugatan Praperadilan Atas BPOM
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung- Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Sri Kuncoro menyatakan penetapan tersangka atas nama Erick L Tobing dinyatakan tidak sah.

Putusan hakim memenangkan pengusaha kosmetik, Erick L Tobing melawan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, terkait kasus pembuatan kosmetik tanpa izin kesehatan. 

Hal itu terungkap dalam sidang putusan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (13/5/2020). Sidang putusan dihadiri oleh dua pihak dari pemohon dihadiri kuasa hukum DR. Yopi Gunawan SH, MH. MM.CTL, Christine Wibowo SH. dan Edward Edison Gultom SH. Sedangkan dari pihak termohon (BBPOM) dihadiri oleh Edward Siahaan.

Dalam amar putusannya , Sri Kuncoro menyatakan penetapan tersangka atas kasus memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tersebut dinyatakan tidak sah.

"Memerintahkan termohon dalam hal ini BBPOM Bandung untuk menghentikan penyidikan atas Erick L Tobing," katanya.

Hakim berasalan, pemohon salah satu di antaranya terjadi kekeliruan dalam menetapkan tersangka. Menurut hakim, pihak termohon telah menetapkan tersangka Erick L Tobing sebagai pribadi. Padahal perbuatan Erick (pemohon) bukan atas nama pribadi tapi korporasi PT Ratu Cantik Emelda yang sebagai direkturnya Erick L Tobing.

Usai persidangan, kuasa hukum Pemohon, Yopi Gunawan menyatakan gembira atas putusan hakim yang pas dan sesuai fakta hukum yang terungkap selama proses sidang pra peradilan. 

"Dari awal kami telah menemukan adanya kekeliruan dalam menetapkan tersangka pada klien kami. Dari itulah kami mengajukan praperadilan ini atas dasar bukti yang kuat," kata Yopi.

Dalam mendukung bukti selama persidangan, ujar Yopi, pihaknya menghadirkan ke persidangan saksi fakta Hilarius Dery Permana dan Danu Jaya. Kemudian diperkuat dengan dua orang saksi ahli, Prof DR Nandang Sambas SH MH dan Prof DR. Hj. Dwidja Priyatno SH. MH. Sp.N.

"Dasar kuat kami mengajukan praperadilan karena kami menemukan kekurangcermatan dalam menetapkan tersangka, yakni tidak tercantum waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti)," ujar Yopi.

“Kami juga melihat adanya pasal perundang-undangan bidang kesehatan yaitu UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilanggar. Akibatnya penetapan tersangka tidak tepat dan tidak cermat dikarenakan melanggar asas kepastian hukum, dan dikuatkan dengan dua orang saksi ahli tadi," sambung dia.

Dijelaskan Yopi, kliennya ditetapkan tersangka setelah pihak BBPOM melakukan penyidikan atas kasus ini, pada 24 Februari 2020 melakukan penggeledahan ke tempat/rumah Erick L Tobing di Jln. Walet No. 30 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kab Cirebon. 

Kemudian pada 25 Februari 2020, melakukan penyegelan terhadap rumah dan bangunan milik Erick. Lalu tanggal 28 Februari 2020, dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak milik Erick L. Tobing berupa produk kosmetik, kemasan dan alat produksi.