Distribusi Jaring Pengaman Sosial Covid-19 KBB Dikawal TNI-Polri

Distribusi Jaring Pengaman Sosial Covid-19 KBB Dikawal TNI-Polri
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polres Cimahi dan Kodim 0609. (agus sn)

INILAH, Ngamprah - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Polres Cimahi dan Kodim 0609 sebagai langkah pendampingan pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) dari Pemda KBB untuk 45 ribu kepala keluarga (KK) warga miskin baru dan berpenghasilan rendah.

Pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) akan didistribusikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) KBB dengan pendampingan dari Polres Cimahi dan Kodim 0609 ke setiap desa di wilayah KBB. Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, bentuk MoU ini adalah pendampingan pendistribusian jaring pengaman sosial yang berkaitan dengan Covid-19.

"Sebelum Lebaran, pendistribusian sembako ini harus sudah rampung agar bisa dirasakan oleh warga Bandung Barat yang terkena dampak Covid-19," katanya usai penandatanganan MoU di ruang rapat bupati, Rabu (13/5/2020).

Umbara mengungkapkan, pendistribusian jaring pengaman sosial untuk penanganan Covid-19 direncanakan akan dimulai Senin 18 Mei 2020. "Betul, kami akan jadwalkan Senin pekan depan," ungkapnya.

Dandim 0609 Letkol (ARH) Teguh Waluyo menuturkan, pihaknya siap melaksanakan pengawalan pendistribusian hingga ke pelosok desa agar tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Dalam hal pendampingan kita akan kerja sama dengan Dinsos, Babinsa, dan Babinkantibmas untuk mengecek kondisi riil di lapangan dan akan mengecek jangan sampai ada yang mendapatkan bantuan yang berlebih," tuturnya.

Selain Dandim, Kapolres Cimahi AKBP Yoris Maulana Yusuf Marzuki turut mendukung penuh kebijakan pendistribusian jaring pengaman sosial bagi warga KBB yang membutuhkan.

"Saya siap mengawal kebijakan Bupati Bandung Barat dan setiap pendistribusian akan didampingi oleh anggota. Di samping itu, kami juga membutuhkan data-data dari dinas terkait untuk dijadikan bahan acuan sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran," ujarnya. (agus sn)