MPR Minta Pemerintah Perhatikan Pengobatan Masyarakat Non-Covid-19

MPR Minta Pemerintah Perhatikan Pengobatan Masyarakat Non-Covid-19

INILAH, Jakarta,- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah tetap memberi perhatian pada sejumlah pengobatan bagi penderita penyakit non-COVID-19, meski pemerintah saat ini sedang fokus untuk mengatasi wabah COVID-19.

Sebelum COVID-19 mewabah di tanah air, menurut Rerie demikian ia disapa, sejumlah penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke dan kanker tercatat sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. "Bila proses pengobatan sejumlah penyakit itu terganggu, saya khawatir malah menambah tingkat kematian di masa pandemi COVID-19," ujar Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Untuk itu, ia meminta pemerintah menjamin ketersediaan dan stabilitas harga obat bagi penderita non-COVID-19.

Menurut Legislator Partai NasDem itu, ada sejumlah obat bagi penderita non-COVID-19 seperti chloroquin, hydroxychloroquin, vitamin D3, saat ini juga dipakai untuk pengobatan penderita COVID-19. "Saya berharap sejumlah obat itu ketersediaannya cukup dan harganya tidak melambung tinggi, karena permintaannya meningkat setelah dipakai untuk pengobatan COVID-19," kata Rerie.

Saat ini penderita penyakit autoimun, kanker dan sejumlah penyakit non-COVID-19 lainnya terkendala dalam melakukan pengobatan. "Ketersediaan dan akses untuk berobat bagi penderita penyakit autoimun dan kanker misalnya kerap kali terganggu saat ini," ujar Rerie.

Di masa pandemi COVID-19 ini, menurut Rerie, selain terbatasnya jumlah dokter spesialis onkologi untuk penderita kanker, jam praktik dokter spesialis lainnya juga dikurangi. Akibatnya, jelas Rerie, penderita penyakit non-COVID-19 lainnya juga terkendala untuk berobat.

Demikian juga untuk ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit, Rerie berharap, ada pengalokasian sejumlah rumah sakit non-rujukan COVID-19 yang memberikan layanan dokter spesialis untuk melayani penderita non-COVID-19.

Wabah COVID-19 di tanah air, jelasnya, juga mengganggu jadwal pemberian vaksinasi pencegahan kanker serviks bagi pelajar di sejumlah kota.

Sehingga, Rerie meminta, pemerintah segera melakukan evaluasi untuk menata kembali program vaksinasi Human Papiloma Virus (HPV) tersebut.