Sikap Kami: Hilang Muka BPJS Kesehatan

Sikap Kami: Hilang Muka BPJS Kesehatan

PEMERINTAH kembali mengeluarkan aturan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan itu melukai nurani warga. Tak hanya keukeuh menaikkan iuran, tapi juga disampaikan saat masyarakat sedang bertarung melawan wabah corona.

Keputusan pemerintah itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020. Sudah ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Mei 2020 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM sehari kemudian.

Penaikan iuran BPJS ini sudah bermasalah sejak awal. Bukan kali ini pemerintah “bernafsu” menaikkannya. Sebelumnya sudah keluar pula Perpres Nomor 75/2019 perihal tak jauh beda. Perpres 75 itu dibatalkan MA.

Seharusnya, pembatalan Perpres 75/2019 itu jadi pelajaran bagi pemerintah. Apalagi, perintah MA jelas: perpres itu, terutama pasal kenaikan iuran BPJS, jelas: batalkan. Kembali ke iuran sebelumnya.

Sudah cukup lama keputusan MA itu turun. Tapi, sebagian peserta BPJS mengeluhkan pemerintah belum mengembalikan ke iuran awal. Alih-alih mengembalikan, kini malah muncul keputusan baru kembali menaikkan.

Setidaknya atas dua alasan, patut kita sematkan peraturan baru ini melukai perasaan masyarakat. Pertama, dari sisi hukum, keinginan pemerintah menaikkan iuran itu sudah tak ada. Tapi, pemerintah mengakalinya dengan mengeluarkan perpres baru.

Yang lebih utama, alasan kedua, adalah perpres ini lahir saat wabah corona sedang merancah warga. Saat ini, jika pemerintah ingin tahu, hanya ada dua pikiran di benak rata-rata warganya: bagaimana selamat dari corona dan masih tetap bisa makan. Tak lebih.

Itu sebabnya banyak yang berteriak soal bantuan ini-itu. Sebab, hanya dengan bantuan itu mereka bisa makan dan menyambung hidup. Bukan persoalan politik, bukan karena hanya tak kebagian jatah bantuan.

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS terhitung Juli 2020, juga menunjukkan keputusan sedikit angkuh, seolah-olah wabah corona ini akan hilang dari negeri ini pada bulan tersebut. Begitu tinggi kepercayaan virus hilang, sementara tak banyak juga hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk memastikan wabah berakhir.

Tentu saja, keputusan ini pun berisiko tinggi terhadap pemerintah. Bayangkan, jika masyarakat kembali menggugat ke MA dan menang, tentulah pemerintah akan makin kehilangan muka soal BPJS Kesehatan. (*)