PPDB Daring, Akses Internet Bukan Masalah Sepele

PPDB Daring, Akses Internet Bukan Masalah Sepele

INILAH, Bandung - Masa pandemi Corona yang terjadi sejak bulan Maret 2020 membuat semua sektor harus membuat adaptasi yang cepat, tak terkecuali yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia.

Salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada masa ini harus menghadapi berbagai penyesuaian. Yang terdekat saat ini adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2020-2021.

PPDB tahun ini dirasa sangat berbeda, di mana peserta didik atau orang tua/wali peserta didik mendaftar melalui sistem daring (dalam jaringan), dikarenakan adanya peraturan PSBB atau juga pembatasan fisik.

"PPDB daring ini diberlakukan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) sampai tahap Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan ketentuan zonasi dan lainnya. Ada beberapa hal yang menarik dalam PPDB tahun 2020 ini, di antaranya adalah dari surat edaran Mendikbud yang menyatakan bahwa untuk penerimaan peserta didik baru diarahkan untuk secara daring padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerataan sistem jaringan internet di Indonesia belum semuanya merata," papar Dosen Sastra Inggris Erik Rusmana, kepada INILAHKORAN, Kamis (14/5/2020).

Dia mengungkapkan, bagaimana sistem daring ini bisa dilakukan ketika salah satu komponen dasarnya tidak atau belum hadir di daerah tertentu?

Jangankan di pulau-pulau terluar Indonesia, di pulau Jawa pun masih ada daerah yang belum bisa merasakan akses internet. Hal ini tentu saja bukan masalah sepele, bisa jadi di satu daerah tertentu sekolah tidak akan bisa melaksanakan PPDB daring ini. Jadi, Disdik dan pihak sekolah harus secara cermat menghadapi PPDB era Corona ini dengan proaktif.

Lalu, berapa banyak masyarakat miskin yang sudah bisa mendapatkan jangkauan internet tapi mereka tidak memiliki gawai (gadget) untuk bisa mengakses internet tersebut. Bagaimana mereka bisa mengakses kenyamanan berseluncur di dunia maya jika memang alat untuk mengaksesnya pun tidak dimiliki. Dua hal itulah yang menjadi permasalahan PPDB yang terkait dengan sistem daring pada saat ini.

"Jika akan memaksakan pendaftaran secara daring, mungkin saja bagi masyarakat miskin yang tidak mempunya gawai bisa dibantu dengan adanya penyediaan peralatan komputer beserta jaringan internetnya yang disediakan di masing-masing rukun warga (RW) setempat. Saya kira jika data di masing-masing kecamatan terus diperbaharui maka, akan jauh lebih terkoordinasi untuk memetakan jumlah calon peserta didik yang ada dalam skema zonasi. Entah dengan anggaran yang dimiliki rukun tetangga (RT) atau juga dengan kesadaran masyarakat sekitar yang memiliki gawai tersebut," imbuh Pemerhati Masyarakat ini. (Okky Adiana)