DPRD Kota Bandung Soroti Sistem Zonasi PPDB 2020

DPRD Kota Bandung Soroti Sistem Zonasi PPDB 2020
istimewa

INILAH, Bandung - Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Erwin mengatakan, dengan adanya perubahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 menjadi 100% daring akan ada banyak masalah yang perlu dievaluasi.

Pasalnya, implementasi kebijakan PPDB memberikan catatan khusus. Terutama pada modifikasi sistem zonasi yang mengalami penurunan persentase cukup signifikan dari semula 90% menjadi 50%.

“Seharusnya kebijakan zonasi sebagai bentuk upaya pemerataan akses pendidikan hendaknya dapat ditindaklanjuti dengan pemerataan fasilitas dan akses tanpa harus mengubah sistem zonasinya sendiri,” kata Erwin di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (14/5/2020).

Untuk itu, dia mengajak semua pihak turut mengawasi kebijakan zonasi sebagai bentuk komitmen berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Negara wajib hadir untuk memberikan pelayanan pendidikan dan menjamin tidak ada lagi warga negara yang tidak sekolah.

Dia menambahkan di Kota Bandung tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Meskipun sekolah negeri tidak mencukupi untuk menampung seluruh siswa didik masih bisa mencari alternatif di sekolah swasta.

“Tidak boleh ada anak di Bandung yang tidak sekolah akibat sistem PPDB 100% daring,” pungkas politisi PKB ini. (Okky Adiana)