Bupati dan DPRD Bogor Desak Kementerian PUPR Segera Bangunkan Huntap

Bupati dan DPRD Bogor Desak Kementerian PUPR Segera Bangunkan Huntap
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Cigudeg - Pemkab Bogor berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun ribuan hunian tetap (Huntap) di Desa Sukaraksa, Cigudeg.

Hal ini karena lahan perkebunan sawit seluas 33 hektare di Desa Sukaraksa telah diproses pembersihan lahan sebelum aktivitas pembangunan oleh pihak Kecamatan Cigudeg dibantu Korem 061 Surya Kencana.

"Lahan calon lokasi Huntap di Desa Sukaraksa sudah selesai land clearing dan saat ini kami harap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melelang proyek pembangunan 4.000 Huntap," kata Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Kamis n(14/5/2020).

Sementara itu, Camat Cigudeg Acel Sajidin menambahkan di lokasi Huntap ini nantinya akan dihuni para pengungsi korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang awal tahun ini yang berasal dari Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Sukajaya.

"Awalnya luas lahan 3,8 hektare untuk dibangunkan 238 unit huntap, lalu jumlahnya terus bertambah karena ribuan rumah pengungsi yang rusak di Desa Pasir Madang, Desa Cisarua, Desa Cileuksa dan Kecamatan Sukajaya maupun Desa Sukamaju dan Desa Sukaraksa di Kecamatan Cigudeg juga akan pindah di lokasi Huntap ini," tambah Acep.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharrom mendesak Kementerian PUPR segera membangun ribuan Huntap.

"Masa tanggap darurat, masa transisi, masa rehabilitasi kan sudah lewat bahkan masa rekontruksi harusnya sudah dimulai pada awal Bulan April lalu sedangkan saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Mei hingga kami mendesak untuk Kementetian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera membangun ribuan Huntap karena kalau tidak para pengungsi bisa tinggal terus - terusan di tenda," desak Aan.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan kendala perijinan dari PT Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka, kajian lahan kelayakan dan keamanan lahan calon lokasi Huntap dan lainnya jangan dijadikan alasan keterlambatan pembangunan Huntap.

"Permasalahan perijinan dari PT Perkebunan Nusantara VIII Cikasungka, kajian lahan kelayakan dan keamanan lahan calon lokasi Huntap dan lainnya itu harusnya sudah diselesaikan sejak jauh hari hingga tidak ada alasan lagi, apalagi anggaran pengadaan lahan hingga pembangunan Huntap sudah ada," lanjutnya. (Reza Zurifwan)