DPRD Kab Bandung Tolak Perpres Jokowi Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

DPRD Kab Bandung Tolak Perpres Jokowi Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Presiden RI Joko Widodo. (antara foto)

INILAH,Bandung- DPRD Kabupaten Bandung mengecam dan menolak keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres).

DPRD menilai kebijakan menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini sebagai bagian dari buruknya komunikasi empatik Jokowidodo. 

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan, dengan tegas pihaknya menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Karena kondisi masyarakat saat ini ekonomi sedang terpuruk dampak dari wabah virus corona. Yang berakibat pada lemahnya daya beli masyarakat, bahkan tak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

"Perpres adalah senjata Jokowi  untuk mengeuarkan kebijakan tanpa harus ada persetujuan dari DPR. Ini riak riak yang ada di masyarakat, kemarin kan dinaikan kemudian dibatalkan oleh MA. Nah pembatalan yang kemarin itu kan efektifnya Mei ini eh sekarang sudah dinaikkan lagi dengan Perpres," kata Fahmi, di Soreang, Kamis (14/5/2020).

Menurut Fahmi, alasan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan ini memang untuk menyehatkan lembaga tersebut. Namun sayangnya pemerintah tidak peka dengan keadaan masyarakat saat ini. Dimanana wabah pandemi virus corona telah memporak porandakan perekonomian.

"Kesehatan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Seharusnya pemerintah jangan membebani masyarakat terlalu besar, apalagi sekarang ini ekonomi sedang terpuruk. Banyak orang kehilangan mata pencaharian dan pekerjaannya, untuk menyambung hidup saja sudah susah, eh sekarang ditambah lagi beban hidupnya," ujarnya. 

Fahmi melanjutkan, kebijakan Jokowi menaikkan tarif BPJS Kesehatan ini, adalah salah satu bentuk buruknya komunikasi empatik. Dimana kebijakan da pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kata dia, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung dengan tegas menolak keputusan tersebut.

"Joko itu tidak bisa membangun komunikasi empatik. Buktinya dalam kondisi serba sulit ini malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Contoh lain buruknya komunikasi empatik Jokowi atau pemerintah, yakni saat menyikapi awal pandemi corona dengan menyepelekannya dan berujar "nanti juga musim kemarau selesai atau ada juga ungkapan untuk mencegah corona harus makan nasi apa gitu lah. Sikap kami di Komisi B ini akan dibawa ke forum yang lebih tinggi," katanya. (rd dani r nugraha).