Anggaran Digeser, Ade Yasin Tetap Perbaiki Jalan, Jembatan, Puskesmas, dan Sekolah Rusak

Anggaran Digeser, Ade Yasin Tetap Perbaiki Jalan, Jembatan, Puskesmas, dan Sekolah Rusak
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Walaupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II terpaksa digeser demi penangganan wabah virus corona (covid 19), Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan tetap akan melaksanakan proyek insfrastruktur yang masuk dalam skala prioritas. Mulai dari sekolah, fasilitas kesehatan, jalan maupun jembatan.

"Memang APBD Kabupaten Bogor ada pergeseran untuk penangganan covid 19, namun jalan, jembatan, bangunan sekolah dan bangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang dalam kondisi rusak tetap harus segera diperbaiki karena ini juga menyangkut nyawa masyarakat," kata Ade Yasin di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibonong kepada wartawan, Kamis (14/5).

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Syarifah Sopiah Dwikorawati menjelaskan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Bogor saat ini sudah ketiga kalinya menggeser atau merecofusing APBDnya.

"Recofusing tahap pertama itu yang dipotong belanja perjalanan dinas, pelatihan sumber daya manusia dan lainnya dan masih dalam penangganan  covid 19 karena penyebaran wabah ini belum mereda maka kami geser lagi sebesar 50 persen untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penangganan covid 19," jelas Syarifah.

Peegeseran  APBD Kabupaten Bogor tahap ke 3 ini ditanggapi baik oleh DPRD Kabupaten Bogor, Wakil Ketua DPRD Muhammad Romli berharap eksekutif dalam melaksanakan pergeseran APBD melibatkan legislatif.

"Memang secara aturan karena mendesak pihak eksekutif setanpa pengetahuan legislatif boleh menggeser APBD, namun agar sesuai aspirasi rakyat maka alangkah baiknya kami juga  dilibatkan," ujar Romli.

Politisi PPP ini menerangkan aspirasi warga saat ini masih ada data penerima bantuan sosial yang salah sasaran hingga para wakil rakyat meminta Dinas Sosial merevisi data keluarga penerima manfaat baik yang masuk Data Terpadu Kesehateraan Sosial (DTKS) maupun  non DTKS.

"Anggaran bantuan sosial ini harus tepat sasaran, kalau masalah besarnya anggaran asalkan uangnya ada dan demi masyarakat sangat terdampak penyebaran covid 19 maka kami setuju. Kami juga setuju tidak semua anggaran proyek insfrastuktur jalan, jembatan, bangunan sekolah dan bangunan puskesmas atau rumah sakit digeser karena hak itu juga demi kepentingan masyarakat luas," terangnya. (Reza Zurifwan)