Iran Tanggapi Ancaman AS soal Sanksi PBB

Iran Tanggapi Ancaman AS soal Sanksi PBB
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Zarif. (antara)

INILAH, Dubai - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Zarif, pada Kamis menanggapi "klaim bodoh" Amerika Serikat berisi ancaman akan mendorong kembali diberlakukannya seluruh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila Dewan Keamanan PBB tidak memperpanjang embargo senjata ke Teheran, demikian laporan berita setempat.

Utusan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, pada Rabu membenarkan secara terbuka strategi itu dua minggu setelah seorang pejabat, yang tidak ingin diketahui identitasnya, mengatakan Washington telah menyampaikan rencana itu ke Inggris, Prancis, dan Jerman.

Embargo senjata PBB akan berakhir pada Oktober tahun ini setelah Iran menandatangani kesepakatan nuklir dengan AS pada 2015. Akan tetapi, perjanjian itu dibatalkan secara sepihak oleh Presiden AS Donald Trump pada 2018.

Washington berpendapat pihaknya dapat mendorong PBB kembali menjatuhkan sanksi ke Teheran karena resolusi Dewan Keamanan 2015 yang menjadi dasar kesepakatan masih menyebut AS sebagai anggota.

"Klaim bodoh oleh pejabat AS bukan sesuatu yang baru," kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Zarif, ke wartawan.

"Tidak mengejutkan klaim semacam itu didengar dari orang yang menyarankan warganya meminum disinfektan sampai meremehkan virus corona (SARS-CoV-2) -- dan pernyataan itu disampaikan untuk menunjukkan mereka merupakan bagian dari perjanjian yang telah mereka tinggalkan secara resmi," kata Zarif.

Pernyataan Zarif tampaknya merujuk pada saran Trump ke para peneliti. Trump sempat menyampaikan ke publik Covid-19 kemungkinan dapat disembuhkan dengan menyuntikkan cairan disinfektan ke tubuh pasien.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyindir laporan Departemen Luar Negeri AS pada 2019 yang disiarkan Rabu (13/5). Isi laporan itu menyebutkan Iran dan empat negara lainnya tidak bekerja sama penuh dengan AS melawan terorisme.

"Dengan sejarah membentuk, mendanai, dan mempersenjatai beberapa kelompok teroris yang berbeda, ditambah catatan terorisme negara, dan dukungan penuhnya terhadap rezim teroris, AS bukan contoh yang baik untuk mengukur upaya melawan terorisme," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi, lewat unggahannya di Twitter. (antara)