BPJS Naik, Rakyat Kian Sengsara

BPJS Naik, Rakyat Kian Sengsara

INILAH, Jakarta - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS.

"Kian tak jelas arah bangsa ini. Disaat warga perlu sentuhan pemerintah justru dengan egonya mereka menaikan BPJS sekaligus denda 5 persen," kata Jerry, Jumat (15/5/2020).

"Rakyat kecil dan miskin di negeri ini kian menderita. Hapuskan saja sila ke-5 pancasila kesejahtraan bagi seluruh Indonesia Waktu lalu pemerintah berencana akan menurunkan pembayaran BPJS," lanjut dia.

Kenaikkan iuran BPJS merupakan kebijakan tak konsisten. Apa untungnya BPJS tak lain membantu untuk pengobatan warga tapi dengan naiknya di tengah pandemi corona maka tak masuk akal. Apalagi warga yang di PHK tak ada biaya membayar. Sebaiknya apabila BPJS hanya merugikan maka dibekukan saja.

"Jangan sampai hanya memperkaya pejabatnya saja.Tak ada kata pro rakyat lagi. Harga BBM tak kunjung turun kendati harga minyak dunia terpuruk. Kini rakyat dibebani dengan kenaikan BPJS," tutur dia.

Dia juga menilai Jokowi tak bepihak lagi pada wong cilik atau rakyat kecil. Pasalnya, di tengah rakyat sedang susah membeli beras dibebani lagi dengan iuran membayar BPJS.

"Bukannya bahagia malah tambah beban apalagi covid-19 menerjang Indoesia. Justru dana Pra Kerja yang diprioritaskan. Lebih baik anggaran Rp 5,6 triliun direalokasi ke BPJS," tutupnya.

Diketahui, Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Sesuai isi Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.

Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.

Untuk kelas II baru akan mengalami kenaikan pada 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas tersebut membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi iuran dari pemerintah sebesar Rp16.500 per bulan.

Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.

Selain mempertimbangkan keputusan MA, perubahan tarif ini juga memperhitungkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, serta kebijakan pendanaan jaminan kesehatan. [Inilahcom]