Mahfud MD: Di Bagian Mana Saya Bilang...

Mahfud MD: Di Bagian Mana Saya Bilang...
Menkopolhukam Mahfud MD. (AntaraFoto)

INILAH, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md, menegaskan tak pernah mengeluarkan statement, bahwa pemerintah takkan menaikan iuran BPJS. Hal ini disampaikan Mahfud guna membantah adanya pemberitaan mengenai hal tersebut.

"Di bagian mana sy bilang pemerintah takkan menaikkan iuran BPJS?," tulis akun Twitter @mohmahfudmd, dikutip Jumat (15/5/2020).

Menurut Mahfud, ia justru memastikan bahwa pemerintah tak melawan putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun mengubah keputusan dan struktur tarif iuran BPJS Kesehatan baru.

"Yg sy bilang pemerintah mengikuti putusan MA krn sdh final & mengikat. Pemerintah sdh ikut vonis MA dgn mengubah keputusan dan struktur tarif kenaikan baru," tulis dia.

Diketahui, Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Sesuai isi Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II akan mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.

Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.

Untuk kelas II baru akan mengalami kenaikan pada 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas tersebut membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi iuran dari pemerintah sebesar Rp16.500 per bulan.

Sementara itu, kelas III akan mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada tahun depan. Kenaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulannya.

Selain mempertimbangkan keputusan MA, perubahan tarif ini juga memperhitungkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, serta kebijakan pendanaan jaminan kesehatan. (Inilahcom)