Data Keluarga Penerima Bansos Harus Diumumkan di Kantor Desa

Data Keluarga Penerima Bansos Harus Diumumkan di Kantor Desa
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kanan). (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan monitoring dan supervisi penyaluran bantuan sosial paket sembako kepada masyarakat Kabupaten Bogor tepatnya ke Desa Cikeas Udik, Gunung Putri.

Kepada wartawan, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menerangkan bahwa agar bantuan sosial paket sembako ini tepat sasaran, maka data tersebut harus dibuka di kantor desa atau kelurahan.

"Data 76.144 keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini akan dibuka atau ekspose di kantor desa atau kelurahan, agar wartawan maupun warga bisa merevisi data keluarga penerima manfaat yang salah sasaran," terang Muhadjir, Jumat (15/5).

Dia menambahkan dari 52 juta keluarga penerima manfaat baik DTKS maupun non DTKS pastilah ada yang salah sasaran, hingga pemerintah masih bisa merevisi data keluarga penerima manfaat.

"Revisi data ini mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Kelurahan, kecamatan dan pemerintah daerah bisa ikut merevisi lalu datanya disinkronkan dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia," tambahnya.

Muhadjir menuturkan sebagian data keluarga penerima manfaat non DTKS ini akan dimasukkan ke dalam DTKS, hal itu tergantung kepada kondisi keluarga penerima manfaat.

"Kalau setelah 3 bulan masa penanggananan wabah virus corona (covid 19) mereka masih dalam kondisinya termasuk dalam keluarga pra sejahtera maka mereka akan mendapatkan bantuan secara permanen melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) maupun lainnya,"  tutur Muhadjir. (Reza Zurifwan)