Menko PMK : Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Bisa Direvisi

Menko PMK : Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Bisa Direvisi
Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor - Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih bisa direvisi.

Seperti diketahui keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan mendapatkan keluhan ditengah masa pandemic virus corona (covid 19) tersebut  dari masyarakat karena sebelumnya keputusan pemerintah pusat tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

"Masyarakat diharapkan sabar, karena keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan baru berlaku Bulan Juli mendatang maka ini masih bisa direvisi," tutur Muhadjir kepada wartawan di Desa Cikeas Udik, Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jumat (15/5).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menerangkan keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah pilihan sulit karena kondisi keuangan Kantor BPJS Kesehatan Republik Indonesia.

"Iuran BPJS Kesehatan ini kan dari peserta dan pemerintah hanya sedikit memberikan bantuan subsidi, jika iurannya sudah tidak memenuhi dasar pelayanan minumum kesehatan maka terpaksa kita naikkan iuran BPJS Kesehatannya," terangnya.

Mengenai selisih pembayaran iuaran BPJS Kesehatan yang sempat naik turun, maka jelas Muhadjir selisih lebih bayar iuran itu akan dimasukkan dalam iuran BPJS Kesehatan bulan betikutnya.

"Iuran BPJS Kesehatan sudah ada mekanisme aturannya dan otomatis, hingga jika ada selisih lebih bayar iuran pada bulan sebelumnya maka akan dimasukkan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan bulan berikutnya," jelas Muhadjir. (Reza Zurifwan)