Naikan Iuran BPJS, Komisi IV DPRD KBB: Pemerintah Berani Lawan MA

Naikan Iuran BPJS, Komisi IV DPRD KBB: Pemerintah Berani Lawan MA
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bagja Setiawan. (agus sn)

INILAH, Ngamprah - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bagja Setiawan menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 terkesan dipaksakan.

"Dengan terbitnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018, pemerintah dinilai melakukan melawan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Bagja kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).

Menurut Bagja, pemerintah dianggap tidak mematuhi putusan MA dengan membatalkan Perpres 75/2019 yang sebelumnya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan mengeluarkan Perpres 64/2020.

"Tak hanya keliru, namun keputusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan kondisi beban ekonomi masyarakat saat ini," ujarnya.

Bagja menjelaskan, dalam Perpres 64/2020 pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II per Juli 2020. Kemudian, kata dia, tarif kelas III yang akan dinaikkan tahun depan dinilai agar pemerintah seakan peduli dengan masyarakat kecil.

“Akal-akalan lainnya, iuran untuk kelas III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin mengesankan bahwa mereka peduli masyarakat wong cilik,” ujarnya.

Menurut Bagja, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020 mendatang. Dengan begitu, lanjut dia, ada waktu untuk pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran dengan jumlah sebelumnya, yakni kelas I sebesar Rp80 ribu, kelas II sebesar Rp51 ribu, dan kelas III sebesar Rp25.500.

“Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan lagi,” katanya.

Bagja menilai, pemerintah dinilai tidak memiliki empati kepada masyarakat. Padahal, saat pandemi Covid-19 seperti ini bukan waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan. "Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut, boro-boro bayar iuran bpjs, untuk biaya sehari-hari saja mereka susah,” ujarnya.

Bagja berharap Pemerintah Bandung Barat bersikap tegas, terutama terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menyengsarakan rakyat. “Saya akan meminta pimpinan dewan membuat surat penolakan kenaikan tarif iuran BPJS atau Perpres 64/2020 kepada pemerintah pusat melalui pemerintah KBB,” tandasnya. (agus sn)