Bima Arya Sesalkan Maraknya Pelanggaran PSBB

Bima Arya Sesalkan Maraknya Pelanggaran PSBB
Bima Arya Sesalkan Maraknya Pelanggaran PSBB

INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor, Bima Arya memantau langsung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat akhir pekan di Kota Bogor. Bima Arya pun memantau sejumlah titik seperti Pasar Kembon Kembang, Jalan Pedati serta Lawang Saketeng, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (17/5/2020) sore.

Dalam kegiatannya, Bima Arya didampingi Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach dan Direktur Utama Perumda PPJ Kota Bogor Muzakkir dengan membawa pengeras suara di atas mobil bak terbuka.

Sepanjang jalan Bima tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi penerapan PSBB tahap ketiga. Selain menindak pelanggar PSBB, Bima juga mengancam akan mencabut bantuan tunai kepada masyarakat jika ternyata bantuan yang diberikan dipakai untuk berbelanja pakaian baru pada Idul Fitri.

Pantauan Inilah di lapangan, masyarakat memadati Pasar Kebon Kembang, untuk berbelanja pakaian maupun pernak-pernik lebaran serta mengabaikan physical distancing saat Pemkot Bogor menerapkan PSBB. Satpol PP Kota Bogor juga ikut terjun untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada.

"Kalau belanja sembako kami maklumi. Tapi kalau belanja pakaian ini yang agak mengecewakan. Sudah saya katakan bahwa lebaran tahun ini kita prihatin dulu. Kalau bantuan dari pemerintah dipakai beli baju, akan kita cabut bantuannya. Saya tadi menyidak lapak-lapak penjual pakaian maupun aksesoris di Pasar Kebon Kembang, saya perintahkan Satpol PP menutup lapak-lapak tersebut. Ini kok malah pada bersenang-senang di saat para tenaga medis berjuang melawan Covid-19. Saya perintahkan Satpol PP mengawasi terus lapak-lapak disini," tegas Bima usai sidak.

Bima mengatakan, dirinya juga mengaku mendengar adanya oknum yang melakukan pungutan kepada pedagang agar tetap bisa berjualan di tengah PSBB tahap III ini. Bima pun tidak segan untuk mengusut. "Akan kami telusuri, setorannya ke siapa. Pokoknya tidak boleh ada yang jualan selain sembako di sini," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, pihaknya mempunyai dua pansus DPRD Kota Bogor saat ini memiliki dua Panitia Khusus (Pansus) yang khusus mengawasi pelaksanaan penanganan Covid-19.

"Efektif atau tidaknya PSBB, sebenarnya publik bisa menilai sendiri. Itu akan lebih obyektif. Kalau DPRD yang menilai, nanti dianggap politis. Yang jelas, kami dari awal sudah sampaikan bahwa kalau dilihat dari pelaksanaan PSBB di lapangan sejak tahap dua yang lalu, PSBB ini seakan tidak ada, tidak sesuai dengan harapan diberlakukannya PSBB. Sekarang di tahap tiga lebih tidak terasa lagi. Kerumunan semakin banyak. Pasar dan pertokoan semakin ramai. Jalan juga semakin penuh, bahkan macet di sore hari," ungkap Atang.

Atang menjelaskan, hal ini berbeda dengan kepatuhan dan pengawalan PSBB di sarana pendidikan dan peribadatan. Hal ini menjadi sebuah ironi, disaat pemerintah mengimbau dan meminta masyarakat untuk beribadah di rumah, menutup masjid, gereja dan tempat ibadah yang lain, justru tempat-tempat umum semakin ramai dan tidak ditertibkan.

"Pada saat evaluasi pelaksanaan PSBB tahap dua sebagai dasar pertimbangan untuk perpanjangan PSBB tahap tiga, DPRD Kota Bogor disebut merekomendasikan untuk menghentikan PSBB. Kami menyampaikan bahwa PSBB tidak perlu diperpanjang kalau hanya di atas kertas. Hanya berupa status. Buat apa hanya berupa status pemberlakuan PSBB kalau tidak diikuti penerapannya dengan maksimal. Karena, kesan itulah yang kami tangkap selama pelaksanaan PSBB tahap kedua kemarin," jelas Atang.

Atang menekankan, namun, jika berdasarkan kajian epidemiologi dan kebutuhan pemutusan mata rantai penyebaran diperlukan PSBB, maka lakukan PSBB dengan benar dan penuhi tiga hal mendasar. Pertama, penuhi kebutuhan warga dengan menyalurkan program bantuan sosial yang selama ini masih semrawut dan banyak sekali yang belum tersalurkan. Warga sudah gelisah bantuan tidak turun-turun, padahal mereka sangat membutuhkan.

"Kalau ini dijalankan dengan maksimal, tentu akan mengurangi pergerakan warga keluar rumah karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kedua, penerapan PSBB dilaksanakan dengan lebih tegas, sehingga efektif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Bukan sekedar status PSBB tanpa diikuti implementasi yang kuat di lapangan. Yang terjadi justru pemborosan anggaran dan dampak ekonomi sosial semakin besar," tegasnya.

Atang menambahkan, ketiga, perkuat infrastruktur pendukung dan penambahan personil untuk pengetatan pelaksanaan PSBB. Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menganggarkan sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau personil aparat tidak mencukupi, rekrut relawan-relawan dari linmas ataupun yang lain. Membuka lapangan kerja sekaligus mensukseskan pelaksanaan PSBB. Ditempatkan di masing-masing RW dan tiap pintu masuk wilayah," pungkasnya.(rizki mauludi)