Waspadai Potensi Masalah Sosial Akibat PSBB

Waspadai Potensi Masalah Sosial Akibat PSBB

INILAH, Jakarta,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta semua pihak khususnya kepala daerah mewaspadai potensi masalah sosial dari penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) salah satunya persoalan ketenagakerjaan.

"Sudah jutaan pekerja yang dirumahkan maupun menerima pemutusan hubungan kerja (PHK). Perlu diingatkan bahwa ketika jumlah pengangguran terus bertambah, yang muncul kemudian adalah potensi masalah sosial. Kecenderungan inilah yang perlu diwaspadai semua kepala daerah," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Dia menegaskan bahwa upaya cegah-tangkal penularan COVID-19 dengan pendekatan PSBB masih perlu dilanjutkan. Namun dia menilai para kepala daerah sebagai pelaksana dan penanggungjawab PSBB juga perlu mencermati indikator ekonomi, khususnya aspek ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan, baik pemerintah maupun Kadin Indonesia sudah menerima laporan tentang jumlah pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK, dan dari laporan semua asosiasi pengusaha, Kadin mencatat sudah enam juta pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK.

"Jumlah itu mencakup pekerja dari berbagai sektor industri dan jasa antara lain pekerja transportasi darat, perhotelan, restoran, tekstil, alas kaki dan sepatu serta ritel. Industri otomotif tertekan karena volume penjualan anjlok, sementara industri farmasi mengalami tekanan akibat mahalnya harga bahan baku," ujarnya.

Menurut dia, jutaan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK tersebar di berbagai daerah yang menerapkan PSBB, semakin lama PSBB diberlakukan, masalahnya akan semakin pelik.

Dia menilai penerapan PSBB memang diperlukan untuk cegah-tangkal penularan COVID-19, namun PSBB yang berkepanjangan berpotensi menghadirkan masalah sosial karena gelembung angka pengangguran.

Karena itu menurut dia, untuk mencegah munculnya masalah sosial, semua kepala daerah memastikan PSBB berhasil mengurangi atau menurunkan angka penularan COVID-19. "Menurunnya jumlah penularan COVID-19 memungkinkan daerah bersangkutan melakukan pelonggaran PSBB sebagai modal utama bagi masyarakat memulai lagi semua kegiatan produktif," katanya.

Politisi Partai Golkar itu meminta semua kepala daerah harus bekerja lebih keras menurunkan angka penularan COVID-19 dengan periode PSBB yang tidak terlalu lama.

Menurut dia, pembatasan sosial yang berkepanjangan juga mulai membuat semua orang tidak nyaman, mulai dari orangtua, mahasiswa dan pelajar hingga anak-anak.