Bupati Bandung Diminta Evaluasi Surat Edaran Pembatasan Operasional Pasar

Bupati Bandung Diminta Evaluasi Surat Edaran Pembatasan Operasional Pasar
Foto: Dani R Nugraha

INILAH,Bandung- DPRD Kabupaten Bandung menilai Pembatasan operasional pasar tradisional dan pasar modern untuk mencegah penyebaran virus corona  di Kabupaten Bandung yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bandung Dadang M Naser tak efektif.

Justru pembatasan operasional tersebut, menyebabkan terjadinya kerumunan warga pada rentang waktu yang hampir bersamaan.

"SE Bupati soal pembatasan jam operasional untuk pasar tradisional dan modern itu tidak efektif dan harus dievaluasi. Kami beberapa kali turun ke pasar pasar menyaksikan sendiri disana terjadi kerumunan warga yang justru diluar kebiasaan. Ini terjadi karena warga datang ke pasar dalam rentang waktu yang bersamaan, kalai begini mah justru mengundang kerumunan orang," kata Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tri Bambang Asep Wahyu, Senin (18/5/2020).

Dikatakan Bambang, sebenarnya pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut melalui camat. Harapannya, bisa disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan juga Bupati Bandung Dadang M Naser, agar kebikakan tersebut segera dievaluasi. Tapi sayangnya hingga saat ini tidak ada tindak lanjut, padahal situasi di lapangan, baik di pasar tradisional maupun pasar modern, setiap hari kerumunan massa semakin banyak seiring dengan semakin dekatnya hari raya Idul Fitri.

"Terutama di pasar tradisional yah, karena orang yang datang ke pasar dengan rela berdesak desakan itu untuk belanja kebutuhan pokok. Karena kebutuhan mereka mengabaikan protokol kesehatan untuk psical distancing dan sosial distancing. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menjadi tempat penyebaran baru," ujarnya. 

Alangkah baiknya, lanjut Bambang, jika pembatasan operasional ini dapat diatur lebih detail. Jam operasional pasar dibatasi bersarkan jenis barang dagangan. Misalnya, pedagang daging, ikan dan sayuran jam operasionalnya dari jam 06.00 hingga 11.00, selanjutnya pedagang sayuran, dan seterusnya pedagang pakaian serta lainnya. Jadi, kata dia, bisa saja jam operasionalnya tetap namun dilakukan pembatasa operasional berdadarkan jenis usahanya.

"Lebih baik diaturnya detail, jadi orang yang datang ke pasar enggak menumpuk pada waktu yang hampir bersamaan. Nah soal SE Bupati soal pembatasan jam operasional pasar yang tidak efektif selain harus dievaluasi oleh bupati, juga menjadi salah satu bahan kajian kami yang akan mendorong digelarnya Pansus soal penanganaan cobid-19 di Kabupaten Bandung," katanya.

Kadisperindag Kabupaten Bandung, Popi Hopipah mengakui jika saat ini di pasar baik itu tradisional maupun modern seringkali terjadi kerumunan warga. Kata dia, alangkah baiknya pengelola pasar segera meminta bantuan kepada pihak Kepolisian dan Koramil terdekat. Untuk membantu memecah konsentrasi massa. Namun jika pihak pengelola, terutama pasar modern membiarkan terjadinya penumpukan massa, maka pemerintah bisa menutup sementara usaha mereka.

"Pemerintah tidak melarang untuk berusaha. Tapi tetap harus dilakukam dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah kalau enggak mau disiplin bisa saja kami tutup sementara. Menjalankan protokol kesehatan itu sangat penting apalagi ditempat keramaian, kan bisa saja ada orang tanpa gejala (OTG) sebagai pembawa virus (carier) ini yang harus diwaspadai," ujarnya.(rd dani r nugraha).