Soal Penanganan Corona, DPRD Jabar Sebut Pemerintah Pusat Membingungkan

Soal Penanganan Corona, DPRD Jabar Sebut Pemerintah Pusat Membingungkan
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Bandung - Sikap pemerintah pusat yang memberikan kelonggaran terhadap moda transportasi selama penanganan pencegahan pandemik corona virus disease 19 (covid-19) dinilai Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan sangat membingungkan.

Dia mengatakan, ketika di awal pemerintah begitu tegas mengatur kebijakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan corona. Tetapi ketika masyarakatnya sudah sadar, pemerintah malah memberikan kelonggaran. Dadang menilai, hal tersebut sangat ceroboh karena sama saja menggagalkan usaha dari daerah dalam pencegahan penyebaran pandemik.

"Di kita itu, terkadang aturan main menjadi simpang siur. Di awal ketegasan begitu tinggi, bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tetapi ketika sudah tumbuh, di luar dugaan ada aturan pelonggaran dengan dibukanya moda transportasi. Apa yang dilakukan pemerintah pusat begitu ceroboh dan membingungkan. Ini sama saja ingin menggagalkan usaha pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 ini," kata Dadang kepada INILAH, Selasa (19/5/2020).

Menyikapi hal ini, Dadang memastikan Pemprov Jabar tetap teguh berpegang pada komitmen awal, dalam penanganan corona. Terlepas dari manuver-manuver yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dia berharap, pencapaian yang didapat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi, dapat terus berlanjut berikut dengan agenda-agenda yang sudah direncanakan, hingga akhirnya seluruh daerah di Jabar dianggap bebas covid-19.

Mengingat saat ini Pemprov Jabar kata Dadang sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, demi mencegah penyebaran covid-19 lebih massif. Bahkan banyak program-program yang ditunda, akibat dari adanya pergeseran anggaran APBD hanya demi melindungi kesehatan dan menjamin kebutuhan ekonomi masyarakat, selama penanganan pandemik berlangsung.

"Internal Jabar, alhamdulillah ada kemajuan yang sangat besar. Kita dari urutan kedua yang paling banyak, sekarang sudah turun menjadi urutan ketiga. Ini mungkin dampak dari usaha kita. Apalagi anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Maka dari itu, kami tetap komitmen masih mempertahankan dan menghimbau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jabar dilihat dari gubernur, masih konsisten dalam penanganan covid-19 ini," ucapnya.

"Soalnya saya jadi khawatir, sudah makan anggaran besar dan ada dampak ekonomi yang besar. Akibat kebijakan yang tidak tepat, usaha jadi sia-sia. Kesadaran yang mulai tumbuh dalam masyarakat akan hilang. Makanya kami akan tetap pertahankan dan mungkin saja PSBB skala provinsi ini akan diperpanjang dan bisa saja ditingkatkan aturannya, karena kita jangan sampai terlena dalam penanganan covid-19 ini," tambah Dadang. (Yuliantono)