Tasikmalaya Role Model Penanganan Covid-19

Tasikmalaya Role Model Penanganan Covid-19
Antara Foto

INILAH, Bandung - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan meminta kepada seluruh kepala daerah kota dan kabupaten untuk mengikuti pola pemerintah daerah Tasikmalaya, dalam penanganan pandemik corona virus disease 19 (covid-19).

Dia mengatakan, dari seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Tasikmalaya dinilai paling mumpuni dalam penanganan corona. Terlebih dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi, sehingga memuluskan langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam melakukan pencegahan pandemik. Hal ini ucap Dadang, patut diapresiasi dan dicontoh guna menekan persebaran virus tersebut.

"Melihat dari contoh kasus. Ketika kepala daerah lebih cepat, disiplin dan serius. Sehingga penanganan covid-nya berhasil. Kebersamaannya juga terlihat serta kesadaran masyarakatnya yang tinggi. Tasikmalaya adalah miniatur Jawa Barat secara umum yang paling baik dalam penanganan covid-19. Saya berharap kepada semua kepala daerah, untuk mencontoh Tasik, dalam penanganannya," ujar Dadang kepada INILAH, Selasa (19/5/2020).

Sementara di sisi lain, mengenai kesiapan pemerintah dalam menjamin kebutuhan bansos selama penanganan pandemik berlangsung, Dadang mengaku pihaknya sudah siap berikut dengan skenario terburuk yang bisa saja bakal terjadi. Kendati demikian, dia tetap berharap masa pandemik dapat segera berakhir. Mengingat kemampuan pemerintah dalam menjamin kebutuhan masyarakat, juga memiliki batasan yang tetap harus dipikirkan.

"Kalau dilihat dari APBD sekarang, pemerintah sudah ambil skenario. Bahkan fokusnya juga sudah terhadap dampak dari covid-19. Bansos kita lihat dari laporan daerah dan masih terus kita evaluasi. Untuk saat ini, kita sudah siapkan penambahan. Penambahan masa waktu bansos dan jumlahnya. Sebab indikasi di lapangan, semakin banyak. Sejauh ini Insyaa Allah anggaran masih cukup," ucapnya.

"Kita berharap permasalahan ini dapat segera selesai. Soalnya dengan adanya masalah ini, ada dampak dari pergeseran anggaran. Tidak hanya berdampak pada anggaran 2020. Tetapi bisa sampai 2023, karena program yang harusnya sekarang berjalan, jadi tertunda dan akhirnya menumpuk di tahun selanjutnya. Selain itu juga situasi ekonomi masyarakat juga akan semakin memprihatinkan, kalau situasi seperti ini semakin lama. Mudah-mudahan masalah ini segera berakhir," lanjut Dadang. (Yuliantono)