Pemerintah Cabut Izin 58 Perusahaan di Jabar Gegara Covid-19

Pemerintah Cabut Izin 58 Perusahaan di Jabar Gegara Covid-19

INILAH, Bandung – Izin operasional 58 perusahaan di Jawa Barat dicabut Kementerian Perindustrian lantaran melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Mohammad Arifin Soedjayana mengatakan, sejumlah industri di Jabar memang diperkenankan tetap beroperasi dengan syarat harus memiliki izin operasional mobilisasi kegiatan industri. Secara nasional, industri di Jabar sendiri paling banyak yang mendapatkan izin dari Kemenperin. 

“Di antaranya Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Bogor. Sebanyak 5.800 yang diberikan izin dari kementerian," ujar Arifin di Bandung, Rabu (20/5/ 2020).

Sejumlah industri yang mengantongi izin itu, dia sampaikan, merupakan perusahakan besar yang dapat menyerap hingga 2,6 juta tenaga kerja. Selain 58 industri yang saat ini dicabut perizinannya, dia memastikan, secara umum industri di Jabar lainnya masih beroperasi. 

"Secara umum bahwa industri di Jabar masih ada yang buka, ekonomi berjalan cuma protokol kesehatan harus dijaga. Kawasan industri ada aturan, ada 58 industri  yang dicabut karena tidak ikut aturan," ungkap dia. 

Diketahui, sejak adanya Covid-19 ini, pemerintah sudah mengimbau kepada industri untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan kerja. Kemudian khusus untuk daerah PSBB dimana industri dibatasi seiring adanya beberapa aturan sudah dikeluarkan peraturan menteri perindustrian nomor 4 tahun 2020 tentang masa operasional pabrik di masa pandemi. Dalam surat itu sudah rinci bahwa industri yang berjalan pada saat pandemi harus melaksanakan protokol yang sesuai dengan pedoman dari WHO.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengeluarkan Sertifikat Bebas COVID-19 bagi industri yang tetap beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bandung Raya. Sejumlah industri tersebut diperkenankan beroperasi dengan syarat dapat membuktikan bebas Covid-19. 

Untuk membuktikan bebas Covid-19,  Ridwan menuturkan, perusahaan tersebut harus melakukan tes masif terhadap semua karyawan. Perusahaan bisa beroperasi jika hasil tes menyatakan, tidak ada karyawannya yang terpapar Covid-19.

“Kalau pabrik mau tetap buka dan bisa menjamin ke pemerintah bahwa bebas Covid-19, kami sedang siapkan secepatnya, (perusahaan) harus punya Sertifikat Bebas Covid-19 dengan cara (contohnya) pabrik dengan seribu orang (karyawan) melakukan tes masif di pabriknya,” ujar Ridwan saat memimpin rapat via teleconference bersama para pelaku industri ekspor-impor di Jabar, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (21/4/2020) lalu.

Tes masif dilakukan mulai dari direktur utamanya sampai satpamnya. Selama ada orang yang beredar di wilayah kerjanya, perusahaan memberi jaminan bahwa dari sisi kesehatan kawasan itu aman. Jika terjamin maka kawasan pabrik itu boleh mempunyai izin mobilitas, izin kerja.

Ridwan berharap, kebijakan tersebut menjadi salah satu solusi dari Pemda Provinsi Jawa Barat agar ekonomi bisa terus berjalan.

Dirinya pun menekankan bahwa pihaknya tidak menginginkan adanya PHK atau bertambahnya karyawan yang dirumahkan di Jabar. Pasalnya, jika itu terjadi, maka jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dalam skema Jaring Pengaman Sosial (social safety net) turut bertambah.

“Di dalam social safety net itu terdapat orang-orang (penerima bantuan) yang dirumahkan, di-PHK, terdapat orang yang hilang penghasilan. Saya sebagai Kepala Gugus Tugas (Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat) berpikir, bagaimana ekonomi-ekonomi industri ini tidak behenti, supaya tidak masif tidak terjadi PHK, supaya tidak masuk ke kelompok bantuan sosial, karena (misalnya) satu pabrik tutup maka akan ada seribu PHK, seribu (penerima) masuk bansos,” tuturnya.

Adapun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 30 Tahun 2020 terkait pedoman PSBB di lima wilayah Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Sumedang, sektor industri strategis yang masuk dalam kategori pelaku usaha merupakan salah satu dari empat kategori pengecualian penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

Pada kategori pelaku usaha, selain industri strategis, sektor lain yang bisa beroperasi yakni kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri sebagai objek vital, serta kebutuhan sehari-hari.

Dalam pergub tersebut, juga diatur mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta kewajiban beberapa sektor yang beroperasi selama PSBB. (riantonurdiansyah)