PN Cibinong Tolak Gugatan Sandi Saputra

PN Cibinong Tolak Gugatan Sandi Saputra

INILAH, Cibinong  – Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas 1 A, akhirnya memutuskan putusan sela dan memenangkan Hengky Susanto dalam perkara no: 74/Pdt.G/2020/PN.Cbi pada sidang ke-6 tanggal 20 Mei 2020.

Dalam putusannya majelis hakim yang diketua Irfanudin berpendapat untuk memutuskan putusan sela. Dalam putusan sela tersebut ketua majelis hakim mengabulkan seluruh eksepsi atau keberatan dari tergugat I (Lenny Setiawan Ong), Tergugat II (Yudy Susanto), Tergugat III (Hendrik), Tergugat IV (Tony Susanto) dan Tergugat V (Hengky Susanto).

“Majelis hakim pun menolak seluruh gugatan yang diajukan tergugat dan menghukum tergugat dengan membayar seluruh biaya perkara,” tegas ketua majelis hakim Irfanudin saat membacakan putusan sela dalam persidangan di PN Cibinong Kelas 1A, pada Rabu 20 Mei 2020.

Bukan tanpa alasan PN Cibinong mengambil langkah tepat dengan memutuskan putusan sela. Menurut pengacara tergugat dari Kantor Hukum GWR & Akhmad Hidayat, Gerry Wahyu Riyanto, menjelaskan ada beberapa poin yang menjadi dasar majelis hakim memutuskan putusan sela yang pertama, surat kuasa penggugat tidak sah.

"Surat kuasa penggugat tidak sah karena dalam substansi surat kuasa harus mengandung subjek hukumnya, baik penggugat maupun tergugat, di pengadilan mana akan diperiksa perkara tersebut dan tentang jenis perkaranya, serta tentang terkait kewenangan penerima kuasa. Dalam surat kuasa harusnya menjelaskan kewenangan penerima kuasa ini berewenang untuk apa saja. Hal-hal yang menjadi sebuah cacat formil yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung (MA) nomor 7 Tahun 2012 tentang surat kuasa khusus itu tidak dituangkan dalam suarat kuasa yang diberikan penggugat (Sandi Saputra) kepada kuasa hukumnya,” jelas Gerry.

Ia menerangkan dalam agenda sidang pemeriksaan para pihak adanya fakta persidangan bahwa ada kesalahan penulisan identitas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di dalam gugatan penggugat dan kesalahan penulisan identitas itu tidak diperbaiki penggugat. 

"Surat kuasa khusus dan surat gugatan penggugat cacat formil, maka gugatan penggugat dalam hal ini tidak dapat diterima atau niet ontvankeljik verklaard,” terangnya.

Yang kedua, tutur Gerry, tentang gugatan penggugat juga tidak mempunyai legal standing. Sandi Saputra sebagai penggugat bukanlah ahli waris dari Kelana Saputra. Untuk itu, Sandi Saputra tidak memiliki legal standing sebagai penggugat yang di dalam gugatan penggugat harus ahli waris yang sah.

“Jika merujuk kepada Pasal 42 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi ‘anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah’ sedangkan penggugat tidak bisa membuktikan dasar hukum adanya surat yang membuktikan bahwa penggugat adalah anak sah tuan Kelana Saputra,” tutur Gerry.

Ketiga, jelasnya bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscurum Lebellum), dimana tidak mencantumkan subjek hukum yang jelas, objek perkaranya kabur yang seharusnya mengkaji tentang perkara gugatan waris, namun dalam petitumnya dicantumkan adanya perbuatan melawan hukum. 

“Kami berpendapat didalam eksepsi kami gugatan itu kabur atau tidak jelas. Lalu pada poin keempat, gugatan penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), karena ahli waris yang sah menurut hukum dan terdaftar di Kemenkum HAM, baik dari catatan kepala desa maupun yang lainnya, ada satu nama yang tidak dicantumkan dalam gugatan oleh penggugat yakni saudari Leni," jelasnya.

Ia melanjutkan yang kelima, pihak penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tergugat (Exceptio Persona Standi in Judicio), penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai ahli waris, karena tidak memilki hubungan hukum dengan para tergugat.

“Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya penggugat tidak memiliki hak atas harta waris Kelana Saputra,” lanjutnya.

Dalam siding ke enam pada Rabu itu, sebelum majelis hakim memutuskan, pihak penggugat ingin mencabut gugatannya. Tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah kuasa hukum tergugat karena menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia  apabila agenda sidang sudah sampai pada agenda jawab-menjawab, tidak ada pencabutan gugatan atau perbaikan gugatan. Dapat dilakukan pencabutan gugatan apabila ada kesepakatan dengan pihak tergugat.

“Dalam persidangan majelis hakim menyampaikan kepada kami apakah tergugat berkenan, dan kami tegaskan tergugat menolak atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat. Kami meminta majelis hakim melanjutkan persidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan dalam keberatan kami yang kami tuangkan dalam jawaban. Akhirnya, majelis hakim menyimpulkan setelah sebelumnya melakukan musyawarah selama kurang lebih dua jam menunggu dan akhirnya majelis hakim memutuskan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan penggugat dan dihukum membayar biaya perkara dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan tergugat," tukas Gerry. (Reza Zurifwan)