Eks Dirut PJT II Divonis 5 Tahun

Eks Dirut PJT II Divonis 5 Tahun
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Mantan Dirut Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun denda Rp300 juta, subsidair kurungan tiga bulan. Vonis tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan JPU. 

Hal itu terungkap dalam sidang putusan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran konsultasi di PJT II, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (26/5/2020). 

Dalam putusannya, Ketua Majelis Asep Sumirat Danaatmaja menyatakan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair, yakni pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi. 

"Menjatuhkan hukuman selama lima tahun, denda Rp300 juta, subsidair kurungan tiga bulan," katanya.

Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi. 

Atas putusan tersebut terdakwa dan kuasa hukumnya mengambil sikap pikir-pikir. Begitu juga tim JPU KPK mengambil sikap pikir-pikir.

Dalam urain singkatnya majelis menyebutkan, terdakwa  bersama-sama dengan Andririni Yaktiningsasi staf biro SDM PJT II (berkas terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagal perbuatan berlanjut.

"Yakni secara melawan hukum telah turut serta melakukan pengaturan dalam penyusunan anggaran. pengadaan, pelaksanaan dan pembayaran atas kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Komprehensif Pengembangan Sumber Daya Manusia  (SDM) yang merugikan negara Rp4,9 miliar," katanya. 

Adapun modusnya, yakni dengan cara mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menyusun Revisi Rencana Kerja triwulanan (RKT) tanpa didasarkan usulan secara yang berjenjang, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kemudian, merekayasa proses pelelangan, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta tidak melakukan pembayaran berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang tidak benar. 

"Perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujarnya.

Adapun rinciannya, yakni memperkaya staf biro SDM PJT II Andririni Yaktiningsasi sebesar Rp1,5 miliar, Lintang Kinanti Rp1,7 miliar, dan Bimart Duandita Rp628 juta, kemudian Dirut PT BEMC Sutisna Rp944 juta, serta Dirut PT Dua Ribu Satu Pangripta Rp78 juta.  Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian Rp4,9 miliar. (Ahmad Sayuti)