Sikap Kami: New Normal, Apa?

Sikap Kami: New Normal, Apa?

SYUKURLAH, sekarang sudah ada menyebut normal baru. Bukan lagi semata-mata new normal. Buat kita, penyebutan yang terakhir ini –new normal—seolah menggores rasa kebangsaan kita. Penghargaan terhadap bahasa persatuan kita ternyata masih rendah.

Hampir 100 tahun lalu, pemuda-pemuda mendengungkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Pernyataan dalam bentuk sumpah itu, adalah salah satu tonggak yang pada gilirannya mengantarkan kemerdekaan bangsa ini.

Tapi, harus kita akui, akhir-akhir ini, bahasa persatuan itu seolah-olah terabaikan. Tak sedikit di antara kita yang lebih suka menggunakan istilah-istilah asing dalam komunikasi kita. Barangkali, ada perasaan bahwa menggunakan istilah asing menempatkan kita pada kasta yang lebih tinggi.

Tentu tak masalah, jika istilah asing itu tak bisa dicarikan padanan katanya dalam bahasa persatuan. Tak terlalu masalah pula jika dipakai dalam perbincangan yang sangat personal.

Namun, yang terlihat oleh kita adalah istilah-istilah yang kadang-kadang konyol, dipertontonkan di ruang publik. Katakanlah, misalnya, tak sedikit di antara kita yang menyebut fine-fine aja (baca: fain-fain aja) di layar kaca televisi dan dilakukan figur publik.

Itu yang membuat kita tersentak, ketika Presiden Joko Widodo, misalnya, menyebutkan istilah new normal untuk strategi yang dipakai berdamai dengan corona. Jika pemimpin saja mengabaikan bahasa persatuan dan senang menggunakan istilah bahasa asing, bagaimana nasib Bahasa Indonesia nantinya?

Mungkin bagi sebagian kalangan, ini masalah kecil. Apa sih bedanya new normal dengan normal baru? Toh sama saja ujungnya. Tapi, bagi kita tidak. Kita menyadari, bahasa kita yang satu, Bahasa Indonesia, harus terus dikawal karena itulah yang telah dan akan terus mempersatukan kita. Siapa yang mengawalnya? Ya, kita. Termasuk juga pemimpin hingga presiden.

Kita berpandangan, mengawal bahasa persatuan, adalah bentuk kecintaan kita pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukankah UUD 1945 pasal 36 juga menyatakan bahasa negara adalah Bahasa Indonesia. Bukankah UU 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, menyatakan hal serupa?

Jadi, jika kita, apalagi para pejabat dan pemimpin negeri, kerap mengabaikan Bahasa Indonesia, mungkin Muhammad Yamin dan kawan-kawan, penggagas dan deklarator Sumpah Pemuda itu, bisa menangis di alam kuburnya. (*)