Di Pemkab Purwakarta, Korespondensi Resmi Dilakukan Melalui Surat Elektronik

Di Pemkab Purwakarta, Korespondensi Resmi Dilakukan Melalui Surat Elektronik
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menuturkan, sejak mewabahnya virus corona pihaknya telah mengintruksikan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadan.

“Kami telah mengintruksikan ke masing-masing dinas, untuk turut melakukan langkah pencegahan supaya penyebaran Covid-19 bisa diantisipasi,” ujar Anne kepada INILAH, Rabu (27/5/2020).

Di awal masuk kerja pascalibur Lebaran ini, pihaknya pun kembali mengintruksikan seluruh perangkat kerja yang ada untuk meningkatkan upaya pencegahan. Kali ini, meminta seluruh perkantoran untuk mengganti atau mengalihkan media surat menyurat. Jadi, yang tadinya berbentuk fisik menjadi berbentuk surat elektronik (surel).

“Upaya ini, untuk meminimalisasi adanya kerumunan didalam ruangan kantor. Jadi, kalau surat menyurat yang sifatnya biasa, cukup saja dikirim melalui Surel tidak perlu pakai kertas. Terkecuali yang sifatnya khusus, semisal produk hukum dan sebagainya,” jelas dia.

Terkait hal itu, pihaknya juga meminta supaya kantor OPD dan kantor pemerintahan lainnya untuk menyiapkan loket khusus sebagai pintu masuk surat menyurat tersebut. Jadi, ke depan tak perlu lagi bersinggungan langsung dengan orang banyak di dalam satu ruangan.

“Ke depan, tidak ada lagi surat undangan ke bupati dari OPD, atau OPD ke OPD, termasuk masyarakat yang dikirim melalui media kertas. Semuanya harus melalui elektronik,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua Studi Purwakarta Hikmat Ibnu Aril mengaku pihaknya sepakat dengan kebijakan yang digulirkan bupati. Apalagi, hal itu bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Sekarang mah jaman teknologi. Kalau sekedar surat menyurat, sudah bisa dilakukan secara elektronik,” jelas dia.

Menurut dia, memang sudah seharusnya surat menyurat tak lagi dilakukan dengan gaya konvensional. Apalagi, saat ini perkembangan teknologi sudah semakin maju. Di samping itu, kebijakan ini bisa sedikit menekan biaya belanja pemerintahan untuk pengadaan ATK di masing-masing OPD.

“Untuk belanja kertas kan jadi bisa ditekan tuh. Saya sepakat,” pungkasnya. (Asep Mulyana)