DPRD Jabar Minta Pemprov Transparan Soal Anggaran Covid-19

DPRD Jabar Minta Pemprov Transparan Soal Anggaran Covid-19

INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan meminta Pemprov Jabar transparan soal penggunaan dana Covid-19.

Pemprov Jabar memang diberikan keleluasaan dalam realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19.

Dadang mengatakan dalam rapat paripurna terakhir, banyak evaluasi yang dikemukakan para anggota DPRD, terutama terkait penggunaan anggaran selama penanganan pandemi covid-19 berlangsung. Secepatnya kata Dadang pihaknya akan membahas hal tersebut kepada pemerintah daerah, agar kinerjanya lebih maksimal.

“Kami tidak ada maksud untuk menghambat pemerintah. Kami mengkritisi supaya dalam kebijakannya, menjadi lebih baik. Harus ada transparansi. Bagaimana kami bisa maksimal untuk bantu pemerintah, tapi tidak ada transparansi. Walaupun ada kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah oleh pusat. Tetapi jangan lupa, fungsi kami sebagai pengawasan masih tetap ada,” jelas Dadang kepada INILAH, Rabu (27/5/2020).

Dadang berharap Pemprov dapat memahami dan bersama-sama membangun Jawa Barat lebih baik, khususnya di bidang ekonomi yang menjadi sorotan akibat dampak dari pandemi corona yang menghantam Indonesia saat ini.

“Mudah-mudahan dapat diterima oleh pemerintah. Sebab maksud kami bukan untuk melemahkan. Tetapi untuk bersama-sama kembali membangun, khususnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Tanpa mengesampingkan masalah kesehatan dan pendidikan dalam proses penyelesaian masalah ini (covid-19). Apalagi ada rekomendasi dari anggota fraksi yang sangat banyak, untuk meminta fokus pada perekonomian kita yang tertinggal cukup banyak,” tutupnya. (Yuliantono)