Pesan dari Buruh Terkait Penerapan 'New Normal' di Jabar

Pesan dari Buruh Terkait Penerapan 'New Normal' di Jabar
ilustrasi

INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan akan menerapkan kebijakan new normal pada Senin (1/6/2020). Kebijakan tersebut diambil setelah menggelar rapat terbatas percepatan penanganan Covid-19 di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (27/5/2020).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto meminta pemerintah melakukan kajian secara matang terkait penerapan new normal. Pasalnya, new normal bisa saja menjadi gelombang penyebaran virus baru, terutama di perusahaan-perusahaan.

Menurutnya, marak pekerja yang pulang ke kampung halaman setelah dirumahkan oleh perusahaan. Berdasarkan data yang diterimanya, Roy menyebut angka pekerja di Jabar yang dirumahkan sudah mencapai angka 200 ribu.

Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi penyebab adanya gelombang penularan virus terlokalisasi di perusahaan.

"Penyebaran COVID-19 ketika karyawan sudah semuanya bekerja, maka ada kekhawatiran penyebarannya menjadi fokus di industri-industri karena arus balik temen-temen buruh yang mudik dan sekarang harus bekerja kembali perlu diwaspadai," ucap Roy saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (28/5/2020).

Roy menegaskan, jangan sampai kebijakan new normal malah memberikan dampak negatif terhadap buruh atau pekerja, demi memulihkan perekonomian di Jawa barat.

"Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang dampaknya mengorbankan buruh demi kepentingan ekonomi," ungkap Roy.

Terkait kesiapan Protokol Covid-19 di Perusahaan dalam memasuki new normal, Roy menilai sebagian perusahaan sudah mulai menyediakan hand sanitizer dan masker sebagai alat pelindung diri. Meski begitu, untuk social dan physical distancing bakal sulit diterapkan terutama di perusahaan manufaktur padat karya.

"Dalam industri itu kan dia gak bisa menjaga jarak 2 meter dengan karyawan lain, karena proses produksi dalam satu ruangan itu agak sulit untuk menerapkan khususnya industri manufaktur padat karya kayak sepatu, garmen, tekstil, itu agak sulit menerapkan physical dan social distancing nya," ungkap Roy.

"Kalau seluruhnya normal menjadi tiga shift kemudian seluruh karyawan masuk, ini potensi penyebaran COVID-19 sangat besar bisa makin masif penyebarannya dan bisa terlokalisasi hingga akhirnya menjadi penyebarannya di industri-industri," lanjut dia.

Selain itu, perusahaan juga mesti melakukan rapid test untuk memastikan pekerja yang bekerja dalam kondisi baik. Selama ini, Roy menyebutkan, tidak ada perusahaan di Jabar, terutama yang mendapatkan izin beroperasi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melakukan rapid test.

"Walaupun dalam satu syarat itu harus melakukan rapid test kepada seluruh karyawannya, faktanya gak ada. Gak dilaksanakan dengan alasan biaya terlalu mahal kemudian juga ketersediaan alat tes terbatas, jadi dalam hal itu banyak perusahaan yang tidak melaksanakan dan gak ada juga sanksinya dari pemerintah," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan penerapan new normal akan segera dilakukan pada Senin (6/1) mendatang. Angka reproduksi Covid-19 di Jawa Barat berada di angka 1,09 dan Tingkat kewaspadaan tiap daerah juga menjadi patokan dalam pemberlakuan fase kehidupan baru atau new normal di Jabar.  (RIdwan Abdul Malik)