JPU Tuntut Terdakwa Cisinga 1,5 Tahun Penjara

JPU Tuntut Terdakwa Cisinga 1,5 Tahun Penjara

INILAH, Bandung - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bandung menuntut lima terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya hukuman penjara 1,5 tahun, denda Rp50 juta, subsidair kurungan empat bulan.

Para terdakwa yakni Kepala Dinas PUPR Pemkab Tasikmalaya Bambang Alamansyah, Rita Rosfiany selaku PPK, Mamik M Fuadi selaku tim teknis. Lalu Dede Suryaman alias Dede dan Iik Furkon dari unsur swasta.

Sidang yang dipimpin M Razad berlangsung Rabu (27/5/2020) sore di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata.

Dalam amar tuntutannya, JPU Kejati Jabar Asep Saepul Bahri menyatakan para terdakwa terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan, sebagaimana pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut majelis hakim menyatakan bersalah para terdakwa, dengan hukuman penjara selaam satu tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta, subsidair kurungan empat bulan," katanya dalam berkas putusan yang diterima wartawan, Kamis (28/5/2020).

Dalam dakwaan jaksa, kasus ini bermula ‎saat Pemkab Tasikmalaya mendapat dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp25 miliar lebih pada 2017 untuk pembangunan jalan Cisinga.

Kemudian dilakukan tahapan lelang dari April-Mei 2017 melalui LPSE dengan nilai HPS Rp25.500.000.000. Lalu H Iik Purkon dan H Dede Suryaman bekerjasama mendaftarkan PT Mudrick Manunggal Fadilah. Namun, ternyata PT milik H Iik tidak memenuhi syarat.

"Akhirnya, mereka meminjam perusahaan milik saksi Endang Rukanda alias Endang Kodok, yakni PT Purna Graha Abadi dengan direktur utamana Tiara Restiayani. Dan akhirnya memenangkan tender dengan harga penawaran sebesar Rp25.265.964.000," ujarnya. ‎

Atas lelang itu, akhirnya diteken kerjasama tender antara Dinas PUPR Pemkab Tasikmalaya dengan PT Purna Graha Abadi.

Namun ternyata dalam pekerjaannya, terdapat pengurangan volume dan penambahan pekerjaan. Sehingga nilai kontrak yang awalnya Rp25.265.964.000 menjadi Rp25.491.917.000. Selain itu, setelah semua dibayarkan ternyata masih ada volume pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam kontrak. ‎

Para terdakwa dalam melaksanakan proyek itu melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporat, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

"Perbuatan para telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,2 miliar," katanya. ‎

Dari perbuatan melawan hukum itu, sejumlah pihak diuntungkan atau diperkaya diri. Yakni H Dede Suryaman alias Dede Deudeul sebesar Rp8 juta lebih, H Iik Purkon alias Hb Islam sebesar Rp2,8 miliar lebih, dan H Endang Rukanda alias Endang Kodok sebesar Rp287.734.220.

"Sehingga terdapat selisih nilai riil pekerjaan dengan nilai yang dinyatakan selesai 100 persen sebagaiman hasil uji observasi dan forensik hasil pelaksanaan pembangunan Jembatan Cisinga," ujarnya. ‎‎(Ahmad Sayuti)