Terapkan PSBB Proporsional, Rumah Ibadah di Kota Bandung Boleh Buka

Terapkan PSBB Proporsional, Rumah Ibadah di Kota Bandung Boleh Buka
istimewa

INILAH, Bandung - Pemerintah Kota Bandung akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional. Salah satu hal terpenting, rumah ibadah boleh menggelar peribadatan.

Hal itu, dikatakan Wali Kota Bandung Oded M Danial berdasarkan hasil evaluasi PSBB Kota Bandung dan hasil rapat terbatas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). 

Dia pun akan segera mengeluarkan peraturan baru untuk mempertegas kondisi ini.

“Kota Bandung akan melaksanakan PSBB Proporsional. PSBB ini akan dimulai dari komunitas yang dampak dan potensi penularan virusnya paling rendah, lalu akan kita evaluasi terus sehingga secara bertahap akan terus berubah,” kata Oded di Balai Kota, Jalan Wastukancana, Kota Bandung pada Jumat (29/5/2020).

Dijelaskan dia, PSBB Proporsional yang dimaksud adalah menambah sektor-sektor yang dikecualikan pada pembatasan sosial. Berdasarkan kesepakatan para pimpinan daerah, komunitas yang akan diperbolehkan beroperasi pertama kali adalah rumah ibadah.

“Tempat ibadah (boleh dibuka), namun akan dibatasi 30 persen. Semuanya (dilaksanakan) dengan protokol kesehatan,” ucapnya. 

Sktor lain yang akan diperbolehkan, sambung Oded adalah perkantoran, baik lembaga milik pemerintah maupun swasta. Pertokoan mandiri pun akan dipersilakan beroperasi. Namun, Pemkot Bandung masih belum mengizinkan mal dan pusat perbelanjaan beroperasi.

Dia pun menekankan agar tetap mempertahankan jumlah aktivitas di sektor yang dikecualikan maksimal sebesar 30 persen. Misalnya jika restoran akan memperbolehkan makan di tempat, maka hanya 30 persen  kapasitas tempat duduk itu yang diperkenankan untuk dibuka.

Selain itu sambung dia, titik pengecekan di perbatasan akan dihilangkan. Petugas kepolisian akan mengalihkan penjagaan untuk memastikan sektor-sektor yang dikecualikan melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan.

Sekolah juga, ditambahkan Oded belum akan dibuka selama masa PSBB Proporsional ini. Kata dia, sekolah justru adalah sektor terakhir yang akan dikecualikan dari PSBB, hal itu mengingat adanya kekhawatiran terjadi penularan di sekolah.

Di sisi lain, dia pun menegaskan, meskipun PSBB Proporsional ini diberlakukan, Jaring Pengamanan Sosial tetap akan berjalan seperti biasa. Para penerima bantuan akan tetap mendapatkan haknya sampai bulan Juli 2020.

“JPS itu harus terus dilaksanakan. Kalau itu tidak boleh berhenti,” ujar dia (yogo triastopo)