Pancasila : Refleksi dan Prospek Bagi Kemajuan Bangsa

Pancasila : Refleksi dan Prospek Bagi Kemajuan Bangsa
Foto : Drs. Tatang Sudrajat, SIP.M.Si. Dekan FISIP USB YPKP Bandung (Istimewa)

Pancasila sebagai dasar negara, sebagian besar orang di negeri ini sudah tahu. Pun sebagai ideologi negara, yang merupakan kumpulan nilai dan cita-cita hidup  bernegara, banyak orang telah mafhum. Demikian pula pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang eksploratif tentang philosofische grondslag bagi bangsa yang nanti akan merdeka, bagi negara yang nanti akan dibentuk, sudah jadi bagian integral sejarah republik ini. Juga usulan dasar negara dari tokoh lain, Soepomo dan Moh.Yamin serta perdebatan cerdas diantara foundhing father's, dalam BPUPKI dan PPKI, yang kulminasinya pada 18 Agustus 1945, sudah tercatat dalam lembaran sejarah negara ini.

Episode perjalanan bangsa ini juga tercatat tidak selalu berjalan mulus. Faktor internal sebagai bangsa baru merdeka dan negara yang baru terbentuk dengan segala kekurangannya, menjadi warna dan dinamika tersendiri bagi eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 merupakan ujian sekaligus tantangan besar bagi peran integratif Pancasila melalui duet kepemimpinan Soekarno-Hatta. Imperialis Belanda dengan membonceng tentara Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II untuk kembali menjajah juga merupakan persoalan serius kala itu. Tidak kurang menguras energi bangsa pula, ketika republik yang belum  berusia 15 tahun ketika itu harus menghadapi berbagai ujian bagi keutuhan NKRI. Permesta, RMS, PRRI, DI/TII dan beberapa pemberontakan bersenjata lainnya. Semuanya ujian bagi implementasi nilai persatuan sebagaimana tersebut dalam Pancasila.

Meski demikian,  sebagai negara demokrasi, di tengah suasana pemerintahan yang labil karena sering jatuh bangun kabinet, terpateri pula dalam lembaran sejarah, pemilu 1955 yang sangat demokratis. Nilai kedaulatan rakyat selaras sila ke 4 Pancasila menemukan penguatannya ketika itu. Meski harus diakui pula bahwa kesejahteraan sosial sebagai manifestasi nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila masih jauh dari harapan. Format kehidupan politik pada 6 tahun terakhir jelang berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno yang menjadikan "politik sebagai panglima" dengan berbagai jargonnya, makin mempersulit terwujudnya cita-cita kesejahteraan dan keadilan. Energi bangsa kala itu nyaris habis oleh hiruk pikuknya jargon "revolusi belum selesai". 

Makin dominannya PKI dalam berbagai lini kehidupan yang berujung pada tragedi nasional terbunuhnya Pahlawan Revolusi tahun 1965, makin membuat parah keadaan. Saat itu nyaris ambruk pula nilai esensial persatuan dari Pancasila dari persada nusantara.

Situasi berbeda muncul ketika Presiden Soeharto tampil sebagai pimpinan negara dan pemerintahan. Terjadi perubahan arah, paradigma, strategi dan kebijakan dasar dalam mengelola negara. Semula politik adalah "jenderal" dari semua prajurit pembangunan, bergeser jadi "politik no, pembangunan yes". Resep utamanya adalah stabilitas dan kontinuitas. Dengan dukungan militer (ABRI kala itu), Golkar dan birokrasi pemerintah,  terjadi deideologisasi, deparpolisasi dan depolitisasi. Peserta pemilu diciutkan dari semula 10 menjadi hanya 3 selama 5 kali pemilu. Melalui TAP MPR, Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi orpol dan ormas. Birokratisasi berbagai elemen di luar negara terjadi dalam satu kendali yang sentralistik. Kanalisasi ideologi Pancasila dengan TAP MPR tentang P-4, sehingga terjadi interpretasi tunggal ideologis versi penguasa. Namun, patut diakui bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan meskipun kebebasan dalam beberapa hal terbelenggu.

Lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 membuka babak baru dalam hidup bernegara. Tatanan Orde Baru yang bertahan tiga dasawarsa dirombak dengan semangat reformasi, yang diawali oleh amandemen konstitusi sebanyak 4 kali. Tidak pernah terbayangkan, rezim kokoh yang berkuasa 30 tahun dapat tumbang dengan gerakan massa mahasiswa, pemuda dan kalangan intelektual yang massif kala itu. Sebongkah harapan muncul untuk terlahirnya tatanan baru berkarakter demokratis dengan tetap menjunjung tinggi etika, moralitas, humanitas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila yang esensial-instrinsik menjadi harapan untuk terwujudnya sikap dan perilaku semua anak bangsa, khususnya yang mendapat amanah sebagai pemimpin, yang secara praksis selaras dengan Pancasila.

Kita patut mengelus dada, karena akumulasi asa yang demikian besar di awal reformasi, yang note bene memakan korban nyawa beberapa mahasiswa di Jakarta saat itu, seakan jauh panggang dari api. Nilai-nilai Pancasila yang dengan susah payah diformulasikan para tokoh bangsa tahun 1945, seakan menjadi dokumen tak bermakna. Padahal semua instrumen sebagai negara demokrasi telah dimiliki. Aneka perangkat sebagai negara hukum sudah pula dibentuk.

Korupsi dengan segala modusnya telah merambah ke hampir semua lini pemerintahan.   Orang dengan entengnya menyerang kelompok lain yang tidak sependapat dengan fitnah, pembunuhan karakter dan ujaran kebencian. Narasi hasutan dan kebencian dibalut dengan argumen agama hadir dengan garang ke ruang publik, termasuk di dunia maya. Politisasi agama digunakan untuk menjegal atau mengusung kandidat tertentu dalam kontestasi politik. Intoleransi yang melawan esensi kemajemukan sebagai karakter bangsa ini bisa dengan mudah kita saksikan dalam berbagai bentuknya. Satu kelompok dengan pongah dan jumawa sering menunjukkan perilaku arogan dengan klaim sebagai mayoritas. Dengan gampang pula sering kita saksikan perilaku yang merasa paling benar, paling agamis dan memutlakkan kebenaran pendapatnya atas pendapat kelompok lain. 

Hukum  dirasakan masih tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Pedang keadilan masih dirasakan hanya berpihak pada pemegang kekuasaan atau kelompok mayoritas secara sosilogis, tetapi berpaling dari kelompok papa dan minoritas. Di ruang publik orang tidak malu dan risih lagi untuk melawan petugas yang menertibkan dan mengatur lalu lintas. Bahkan di bulan suci Ramadhan pun hal yang sama masih kita saksikan dengan kasat mata.

Sebagian pelakunya hadir sebagai pemimpin di berbagai jenjang dan bidang kehidupan. Bahkan sebagian darinya seperti sudah hilang rasa malu dan bersalahnya padahal sudah nyata secara hukum di pengadilan. Guru dan dosen,  dengan argumentasi ilmiah di ruang kuliah, bertugas menjelaskan nilai-nilai  Pancasila harus bersusah payah berhadapan dengan fakta di luar sana yang justru kontradiktif dengan substansi yang dibelajarkan. Karena, mahasiswa dengan daya rasional kritisnya bisa membuat konklusi sendiri tentang semua yang disaksikannya.

Pancasila seperti kehilangan rohnya manakala kita masih saksikan sikap dan perilaku yang justru makin menjauhkan dari nilai-nilai esensial yang didesain para tokoh bangsa 75 tahun yang lalu. Untuk itu, pada hari lahir Pancasila saat ini, semua komponen bangsa harus introspeksi, terutama para pemimpin di semua bidang kehidupan. Evaluasi yang jujur dan jernih diperlukan tentang apa yang telah diperbuatnya selama ini. Keteladanan, yaitu satunya kata dengan perbuatan menjadi faktor kunci. Nilai-nilai instrinsik Pancasila akan menjadi nyata dalam sikap dan  perilaku praksis sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara akan benar-benar tereksekusi dalam bentuk kebijakan dan program pemerintah yang propublik. 

Semua produk institusi legislatif, eksekutif, yudikatif dan yang lainnya akan dirasakan selaras dengan kepentingan publik karena para aktor perumusnya menghayati benar makna otoritas yang dimilikinya. Demos atau rakyatlah sebagai sumber segala otoritas yang dimilikinya. Keteladanan memang tidak mudah untuk diwujudkan. Keteladanan tidak mustahil pula dapat terwujudnyatakan dalam perilaku bernegara dan bermasyarakat sehari-hari. Hanya dengan itulah, Pancasila dapat benar-benar dirasakan "hadir" oleh rakyat sebagai pemilik republik ini. Pancasila yang tidak mengawang-awang, tetapi Pancasila sebagai living ideology. Pancasila untuk kemajuan bangsa. Semoga...

Oleh : Drs. Tatang Sudrajat, SIP.M.Si. 
Dekan FISIP USB YPKP Bandung