Habis PSBB, Terbitlah PSBM

Habis PSBB, Terbitlah PSBM
net

INILAH, Bandung - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan kolaborasi antardivisi guna mengimplementasikan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Hal ini dilakukan guna memutus pergerakan rantai Covid-19 hingga tingkat RT/RW.

Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, pelacakan Covid-19 hingga level mikro ini dilakukan sesuai dengan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sehingga saat ini kita juga ada kolaborasi dengan berbagai divisi, mulai divisi pelacakan, pengamanan dan penanganan, divisi edukasi termasuk juga divis logistik, bagaimana kita melakukan pelacakan sampai ke level terkecil, baik desa, kelurahan, RT dan RW," ujar Dedi, Selasa (2/6/2020).

Dedi menilai, pelacakan skala mikro alias hingga tatanan terkecil level baik itu desa, kelurahan maupun RT/RW akan lebih ekfektif. Karena itu pihaknya merasa perlu segera menerapkan PSBM.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PSBM, dia menambahkan, dibutuhkan peran perangkat kewilayahan di setiap kabupaten kota. Selain itu, juga melibatkan relawan baik dari  POS KB maupin tim penggerak PKK di masing-masing wilayah.

"Plus dengan gugus tugas yang ada di awaa dan kelurahan. Di mana di dalamnya ada juga beberapa unsur seperti karang taruna," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Berli Hamdani mengatakan terdapat  267 desa dan kelurahan di Jabar memiliki pasien positif. Dari jumlah itu, tercatat sekitar 54 desa kritis dengan catatan kasus positif Covid-19 lebih dari enam pasien per desa.

Ke-54 desa tersebut menjadi fokus Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar untuk melokalisir pasien positif beserta kontak tracing. Pelacakan yang komprehensif pun disertai dengan pembatasan aktivitas, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan.

"Tes swab akan dilakukan sebanyak dua kali. Tes pertama dilakukan pada hari pertama penanganan, dan tes selanjutnya dilakukan pada hari ke-14. Kami juga akan memobilisasi ambulans Puskesmas Keliling  sebagai Mobile Covid-19 Test, mengoptimalkan Layad Rawat, MPUS, Mobile Laboratorium BIN," ucap Berli.

Berli menyatakan, hasil pemeriksaan akan menjadi landasan dalam melakukan penyekatan dan menekan potensi kontak lokal Covid-19. Dengan begitu, penularan Covid-19 dapat dikendalikan, dan ruang gerak SARS-CoV-2 dapat terlacak.

Selain pemeriksaan, penanganan Covid-19 berskala mikro di daerah rawan disertai juga dengan pemantauan kesehatan, sterilisasi rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, pengawasan orang masuk dan keluar di daerah tersebut, dan pendirian dapur umum.

Menurut Berli, petugas non-kesehatan, seperti TP PKK kabupaten/kota setempat, Satgas Desa Siaga, relawan, TNI/POLRI, dan masyarakat sekitar, turut dalam penanganan Covid-19 di kelurahan/desa yang masuk zona kritis.

"Kesiapan Alat Pelindung Diri (APD) dalam posisi aman. Artinya, semua kebutuhan APD sudah terpenuhi atau dalam proses pemenuhan. Terkait makanan untuk karantina juga melalui program ketahanan pangan bersama OPD dan sektor terkait," katanya.

Selama penanganan, warga yang berada di kelurahan/desa rawan Covid-19 tidak diperkenankan keluar atau menerima tamu dari luar, kecuali untuk kepentingan darurat. Warga dapat beraktivitas di wilayah kelurahan/desa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Setelah isolasi 14 hari selesai, warga yang berada di kelurahan/desa rawan Covid-19 menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta tanggap dan peduli pada pandemi. Di samping itu, pemantauan dan pengawasan orang masuk dan keluar, serta pemeriksaan kesehatan dan rapid test periodik, akan dilakukan. (Rianto Nurdiansyah)