Batal Berangkatkan Haji, Asphurindo Minta Kemenag Beri Kompensasi untuk PIHK

Batal Berangkatkan Haji, Asphurindo Minta Kemenag Beri Kompensasi untuk PIHK
net

INILAH, Bandung - Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inboud Indonesia (Asphurindo) meminta Kementerian Agama (Kemenag) memberikan kompensasi untuk penyelenggaran ibadah haji khusus (PIHK). Hal ini merupakan buntut dari keputusan Kemenag membatalkan pemberangkatan jamaah haji.

Sekjen Asphurindo Muhammad Iqbal Muhadjir, menjelaskan PIHK berbeda dengan haji reguler yang diselenggarakan pemerintah. Meski begitu, PIHK tetap menggunakan kuota Republik Indonesia tapi penyelenggaraan dilakukan secara mandiri.

Dalam kasus ini, uang dari jamaah bisa saja dikembalikan layaknya haji reguler. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu PIHK bisa menanggung rugi ketika jamaah tidak jadi berangkat. Sebab, uang mereka tidak bisa menutupi semua pembiayaan awal yang telah dibayarkan penyelenggara.

"Nah yang travel mandiri ini bagaimana? Kalau haji reguler sih bisa diuangkan oleh pemerintah langsung," ucap Iqbal saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (2/6/2020).

Iqbal mengungkapkan, kerugian yang diterima perusahaan PIHK menggunakan modal sendiri untuk pembayaran di muka untuk mendapatkan berbagai fasilitas bagi jamaah. PIHK tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga apa yang dilakukan untuk memberangkatkan jamaah dibiayai sendiri.

"Kita sangat merasakan dampaknya karena ini kan haji khusus. Semua kita atur secara mandiri dari A sampai Z. Walaupun kuotanya menggunakan milik pemerintah tapi persiapannya kita yang atur," sambungnya.

Selain itu, Iqbal menambahkan jamaah diharapkan tidak menarik uang yang sudah masuk. Bukan karena pihaknya bisa merugi total, tapi karena penarikan uang bisa membuat rumit pendataan yang dilakukan secara mandiri oleh pihak penyelenggara.

"Jadi kalau bisa, biar saja uang ini ada di BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji). Kalau uang diminta bisa repot lagi nantinya," pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)