DPRD: Pemprov Diminta Jangan Kendor Tekan Angka Covid-19

DPRD: Pemprov Diminta Jangan Kendor Tekan Angka Covid-19
net

INILAH, Bandung - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara memberikan acungan jempol terhadap mitigasi pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Menurut dia, penyebaran virus Corona di Jabar mampu ditekan, terbukti dari angka pasien terinfeksi yang tidak melonjak.

Irfan berharap Pemprov Jabar terus mempertahankan upaya penurunan kasus tersebut sampai Covid-19 benar-benar hilang di Jabar.

"Saya minta kinerja ini terus dipertahankan, jangan sampai kendor sedikitpun. Terus ditingkatkan, pertahankan jangan sampai kita melonjak lagi angka kasusnya. Kalau terjadi pelonjakan lagi, anggaran mitigasinya mau dari mana lagi," ujar Irfan, Selasa (2/6/2020).

Selain itu, pujian juga ditujukan Irfan untuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar di bawah pimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Mengingat melakukan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi wabah tersebut.

"Saya memberi dukungan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menekan angka terinveksi atau dalam mitigasi Covid-19. Semoga ini akan terus berlanjut, khusus hal mitigasi Covid-19," katanya.

Namun, menurut Irfan, perbaikan manajemen penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 harus menjadi yang diperhatikan. Terlebih data penerima bansos yang masih simpang siur dan terus berubah, katanya, harus diselesaikan.

Pemprov Jabar, katanya, harus berani berbicara kepada pemerintah pusat mengenai keterbatasan anggaran untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, pemerintah pusat akan memprioritaskan Jabar dalam hal penyaluran bantuan tersebut.

"Setelah didata memang data orang miskin terdampak Covid-19 itu banyak. Keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mungkin tidak akan sanggup membiayai. Makanya kita harus terbuka juga sama masyarakat, kalau terus kayak gini, bisa bangkrut. Harus jujur lah kita kepada masyarakat kemampuan kita seperti apa," katanya.

Diketahui, angka reproduksi efektif Covid-19 (Rt) di Jawa Barat sendiri terus menurun dari awalnya di angka 4 pada April dan Maret 2020, menjadi 0,68, Selasa (2/6). Hal tersebut menyatakan bahwa penularan Covid-19 di Jawa Barat terus menurun setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Angka reproduksi efektif atau Rt ini dihitung dengan pemodelan SimcovID (Simulasi dan Pemodelan COVID-19 Indonesia) berdasarkan metode Kalman Filter yang merupakan perpanjangan dari metode Bayesian Sequential.

SimcovID sendiri merupakan tim gabungan yang terdiri dari peneliti berbagai perguruan tinggi, seperti ITB, Universitas Padjadjaran, YGM, UGM, ITS, UB, dan Undana, dan peneliti perguruan tinggi luar negeri, yakni Essex & Khalifa University, University of Southern Denmark, dan Oxford University.

Ada tiga indikator dalam mengukur indeks reproduksi Covid-19 ini, yakni jumlah kasus positif aktif, jumlah kesembuhan, dan jumlah kematian berdasarkan waktu harian.

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika sebuah daerah memiliki angka Rt kurang dari 1 selama 14 hari, dapat menjadi indikator dalam aspek epidemiologi untuk pemberlakuan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad, mengatakan penurunan angka Rt ini pun dapat menambah jumlah daerah di Jabar yang berstatus zona biru atau bahkan menjadi hijau.

Selama ini, di Jabar terdapat 12 kabupaten dan kota yang masuk zona kuning atau melakukan PSBB parsial dan 15 kabupaten dan kota yang masuk zona biru atau dapat menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal.

"Saat awal April sampai awal Maret, yang disebut indeks reproduksi itu masih di angka 3-4. Sempat jadi 0,97 minggu lalu. Tadi rapat Gugus Tugas, per hari ini kita sudah di angka 0,68. Mudah-mudahan terus menurun angka ini sampai nol," kata Daud di Gedung Sate, Selasa (2/6).

Penurunan angka reproduksi yang signifikan ini, katanya, yang menjadi dasar Presiden RI mempersilakan Jawa Barat dengan empat provinsi lainnya di Indonesia menerapkan new normal. Namun demikian, new normal di Jabar baru diberlakukan di 15 kabupaten dan kotanya. (Rianto Nurdiansyah)