Ridwan Kamil: Industri Kudu Siap Melaksanakan AKB

Ridwan Kamil: Industri Kudu Siap Melaksanakan AKB
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengunjungi industri garmen di Kecamatan Kabupaten Bandung yang menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19, Rabu (3/6/2020).

"Hari ini saya bangga sekali bisa berkunjung ke sini. Ini adalah contoh industri yang beradaptasi terhadap corona. Tadinya produksi peralatan mountaineering pecinta alam, sekarang produksi pakaian APD. Di sini juga saya jadi tahu kalau produksi APD (alat pelindung diri) itu tidak sembarangan," kata Ridwan Kamil, Rabu (3/6/2020).

Menurutnya, di industri yang dikunjungi dia mengacungi jempol atas penerapan protokol kesehatan. Bahkan, industri garmen yang semula memproduksi berbagai peralatan pecinta alam itu kini memproduksi pakaian APD berstandar WHO.

Dia mengatakan, produksi pakaian APD di tempat ini diproduksi dengan menyesuaikan dimensi atau postur tubuh orang Indonesia. Sehingga, saat dikenakan sangat pas dengan tinggi badan rata rata orang Indonesia. Sehingga, adanya industri dalam negeri yang bisa menyediakan pakaian APD yang sesuai standar kesehatan WHO ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua rumah sakit di Jabar.

"Pada tahap satu ini, Alhamdulilah akan disumbangkan kepada kita. Nah setelah ini kami juga akan beli seusai kebutuhan, selain untuk Jabar saya juga sarankan sama pemiliknya untuk bantu juga pasok ke provinsi lain. Kemudian juga lakukan ekspor kalau kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi," ujarnya.

Dia menambahkan, industri garmen yang dikunjunginya merupakan contoh kesiapan Jabar dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Dimana kapasitas pekerja 50 persen dari biasanya. Jam kerja diatur beberapa shift sehingga di dalam ruangan tidak terjadi kerumunan orang. Kemudian sebelum masuk ke dalam ruangan, suhu tubuh pekerja harus dicek dan disediakan peralatan cuci tangan.

"Ini contoh yang sangat baik, produknya juga sangat dibutuhkan. Ini yang harus diterapkan oleh semua industri di Jabar. Begitu juga untuk kembali membuka usaha harus ada izin dari kepala daerah masing masing dan menerapkan protokol kesehatan," katanya. (Dani R Nugraha)