Pekan Depan Korupsi RTH Kota Bandung Mulai Disidangkan

Pekan Depan Korupsi RTH Kota Bandung Mulai Disidangkan
net

INILAH, Bandung - Pengadilan Tipikor PN Bandung menerima pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Mereka yang dilimpahkan, yakni eks Anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Komar, Kadar Slamet dan seorang ASN Hery Nurhayat.

Panmud Tipikor PN Bandung Yunir R membenarkan telah dilimpahkannya tiga terdakwa kasus dugaan korupsi RTH Kota Bandung. Pihaknya menerima pelimpahan pada Kamis (4/6/2020) siang dengan tiga orang terdakwa dalam dua berkas.

"Iya benar berkasnya sudah diregister, pertama No 29 atas nama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, kemudian nomor 30 atas nama Hery Nurhayat," katanya di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (4/6/2020).

Ia menyebutkan, majelis hakim yang menangani perkara ini sudah ditetapkan. Mereka yakni T Beny Eko Supriyadi, Femina Sukmawati, dan Basari Budi. Namun untuk ketuanya saat ini belum ditetapkan.

"Ketuanya belum, nunggu dulu pengesahan. Jadwal sidang kemunginan minggu depan, kalau gak Senin, Rabu," ujarnya.

Seperti diketahui, Hery selaku Kepala DPKAD Kota Bandung sekaligus pengguna anggaran, bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD Kota Bandung 2009 diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana sehingga menyebabkan kerugian negara dalam pengadaan tanah RTH pada 2012 dan 2013.

Hery bersama Tomtom dan Kadar ditetapkan tersangka pada 20 April 2018. Kemudian dalam pengembangan kasus tersebut, KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Dadang Suganda (DS), wiraswasta pada 21 November 2019.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antara Herry bersama Tomtom dan Kadar selaku Ketua Pelaksanaan Harian Badan Anggaran (Banggar) dan anggota Banggar DPRD Bandung.

Seusai APBD Kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No 22 Tahun 2012, dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH.

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Diduga Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan sebagai Tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu. Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

Sedangkan, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai pengguna anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH. Padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar, yaitu Kadar dan kawan-kawan. (Ahmad Sayuti)