Samakan Persepsi AKB, Gubernur Terbitkan Surat Edaran ke Kabupaten-Kota

Samakan Persepsi AKB, Gubernur Terbitkan Surat Edaran ke Kabupaten-Kota
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)

INILAH, Bandung- Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil bakal menerbitkan surat edaran kepada bupati dan wali kota guna menyatukan persepsi terkait pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Masih ada perbedaan pandangan terhadap Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) secara proporsional yang merupakan persiapan AKB atau new normal. 

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Eni Rohaeni mengatakan, beberapa kabupaten kota menganggap AKB dapat otomatis ditetapkan bupati dan wali kota di daerahnya. 

"Nah hal ini yang diluruskan nanti melalui surat edaran gubernur kepada bupati wali kota," ujar Eni, Kamis (4/6/2020).

Eni menyampaikan, sistem maupun mekanisme pengusulan AKB seharusnya dimulai dengan pengajuan usulan pemberhentian PSBB kepada  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dilakukan bupati maupun wali kota melalui gubernur. Bersamaan dengan itu, sekaligus mengajukan AKB melalui gubernur yang ditujukan kepada Kemenkes. 

"Nampaknya itu masih menjadi permasalahan di kabupaten kota. Karena adanya euforia atau penyikapan yang terlalu bersemangat di kabupaten kota untuk segera menjalankan kehidupan yang normal," paparnya.

Tidak hanya itu, Eni mengaku, pihaknya pun perlu meluruskan bahwa tempat ibadah menjadi yang pertama dibuka di zona  di masa AKB. Yang berikutnya, yaitu industri dan perkantoran dan sejumlah sektor lainya.  Adapun berkaitan dengan kepariwisataan, merupakan kegiatan yang paling akhir akan dibuka.

"Beberapa hal yang perlu ditekankan, karena ada juga kabupaten kota yang menginginkan kalau yang pertama kali mereka akan buka itu adalah mall," katanya.

Eni melanjutkan, pihaknya juga perlu menyampaikan kepada kabupaten kota bilamana AKB belum mendapatkan persetujuan dari Kemenkes maka akan tepat menjalankan PSBB secara proporsional. 

Diketahui, Pemprov Jabar menetapkan sejumlah kebijakan melalui keputusan gubernur berkaitan dengan PSBB secara proporsional di setiap daerah. 

Eni mengatakan, khusus Bodebek harus sejalan dengan yang diputuskan Pemerintah DKI Jakarta. Di mana saat ini menerapkan masa transisi selama 30 hari ke depan. Hanya saja, untuk di Jabar tidak menggunakan terminologi yang sama dengan DKI.

"Mereka (DKI) kan istilahnya PSBB  transisional nah yang Jabar terapkan PSBB secara proporsional. Kenapa beda? Karena sistem penyelanggaraan pemerintahannya di DKI beda sama Jabar," katanya. 

Menurut Eni, bilamana melihat DKI maka setiap keputusan gubernur sudah pasti akan diikuti oleh jajaran tanpa harus membuat produk hukum. Terlebih sistem penyelanggaraan pemerintahan di DKI beda dengan Jabar yang memiliki kabupaten kota.

Karena itu untuk di Jabar, gubernur harus menetapkan produk hukum berkaitan dengan kebijakan penanganan covid-19 dan otomatis kabupaten kota pun membuat produk hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebab, di kabupaten kota juga memiliki gugus tugas yang memberikan rekomendasi.

"Kami tetapkan nanti dengan keputusan gubernur adalah  pemberlakuan PSBB secara proposional untuk dua kali masa inkubasi terpanjang. Satu kali masa inkubasi terpanjang itu 14 hari jadi dua kali 14 hari, yaitu 28 hari. Ini sama dengan DKI masa transisionalnya 30 hari," pungkasnya. (riantonurdiansyah)