Agar Ekonomi Tidak Karam, DPR:Segerakan New Normal

Agar Ekonomi Tidak Karam, DPR:Segerakan New Normal
ilustrasi

INILAH, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said berharap, kebijakan normal baru segera diimplementasikan di tengah pandemi Covid-19. Kalau tidak, ekonomi Indonesia bakal karam.

"Melawan Covid-19 ini, Kita ini berpacu dengan waktu. Dan, bak dua mata pisau. Covid-19 memiliki daya rusak luar biasa terhadap sektor kesehatan dan ekonomi. Namun demikian, harus dicetuskan titik keseimbangan yakni new normal. Kita ingin segera diimplementasikan. tentu saja dengan protokol kesehatan yang lebih ketat," papar Muhidin dalam rilis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Dijelaskan Muhidin, beleid new normal atau tata kehidupan normal baru, bertumpu kepada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yakni perekonomian dan kesehatan. Saat ini, perekonomian nasional mengalami perlambatan yang luar biasa, sebagai dampak pandemi Covid-19. "Gelombang PHK sudah terjadi, bahkan kalau didiamkan akan semakin dalam. Kita tidak ingin ekonomi Indonesia karam," tegas anggota Komisi XI DPR ini.

Dari tata kelola fiskal, lenjut politisi senior dari Partai Golkar ini, pemerintah telah berulang-kali melakukan perombakan atas defisit anggaran. Pada Maret 2020, defisit 5,07% terhadap Produk Domestik bruto (PDB). Pada Mei dikerek lagi menjadi 6,27% terhadap PDB. Pada awal Juni kembali direvisi menjadi 6,34% terhadap PDB.

"Defisit tiga kali diubah, berarti pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Selain itu, menggambarkan kapasitas fiskal kita memang terbatas. Sehingga perlu efisien. Kita tidak memiliki kemewahan seperti negara lain yang bisa mematok defisit hingga di atas 10%. Untuk itu, perekonomian perlu segera dibuka," tuturnya.

Terkait kekhawatiran akan munculnya kloter dua Covid-19 yang lebih dahsyat lagi, Muhidin menjawab singkat. "Jalankan protokol kesehatan dengan lebih ketat. termasuk pengawasannya." (inilah.com)