Gimana Mau AKB, 5 Kecamatan di Bogor Masih Waspada Tinggi

Gimana Mau AKB, 5 Kecamatan di Bogor Masih Waspada Tinggi

INILAH, Cibinong – Kabupaten Bogor menolak memberlakukan ABK atau normal baru saat ini. Lima kecamatannya bahkan masih berada di level kewaspadaan tingkat tinggi.

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan berdasarkan hasil perhitungan Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan sembilan variabel, maka hasilnya terdapat 15 kabupaten dan kota yang masuk zona biru, sedangkan 12 kabupaten sisanya masuk ke dalam zona kuning.

“Kabupaten  Bogor dan kabupaten serta kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta termasuk ke dalam level kuning dan belum bisa melaksanakan new normal atau di Jawa Barat disebut dengan istilah AKB. Kami harus melalui fase PSBB proporsional atau parsial, yang akan dilaksanakan mulai hari ini hingga  Kamis (2/7) mendatang,” tambah Ade.

Ibu dua orang anak ini menerangkan Tim Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Kabupaten Bogor pun telah melakukan perhitungan dengan menggunakan enam variabel untuk mendapatkan hasil tingkat kewaspadaan tingkat kecamatan dengan kategori rendah, sedang dan tinggi.

“Untuk kecamatan yang masuk kategori rendah tingkat kewaspadaannya ialah Tanjungsari, Tenjo, Tenjolaya, Sukamakmur, Sukajaya, Cijeruk dan Jasinga,” katanya.

Beberapa kecamatan lain masuk kategori sedang, seperti Parung, Parungpanjang, Cariu, Rancabungur, Rumpin, Cibungbulang, Babakanmadang, Cigudeg, Ciseeng, Ciampea, Jonggol, Megamendung, Cisarua, Pamijahan, Gunungsindur, Kemang, Dramaga, Klapanunggal, Cigombong, Leuwisadeng, Caringin, Tamansari, Ciomas

Sukaraja, Leuwiliang, Nanggung, Ciawi dan Citeureup. 

“Sedangkan yang masuk kategori tinggi adalah Gunung Putri, Bojonggede, Cileungsi, Cibinong dan Tajur Halang,” tambahnya.

Ade Yasin melanjutkan protokol kesehatan diatur berdasarkan sektor aktivitas dan tempat seperti mobilitas transportasi masyarakat, perkantoran, kesehatan, industri, tempat ibadah, perbankan, pasar dan supermarket

“Operasionalisasi aktivitas berbagai sektor tersebut, berdasarkan ajuan dan sesuai tingkatan dengan menyertakan rencana aksi sesuai protokol kesehatan dan surat pernyataan atau komitmen untuk mematuhi segala ketentuan yang tertuang dalam dalam Perbup Bogor nomor 35 tahun 2020. Penerapan PSBB proposional ini akan kami kendalikan, pengamanan, monitoring, pelaporan, evaluasi dan sanksi," lanjut Ade. (reza zurifwan/ing)