Aktivis Kritisi Jomplangnya Data Penerima Bansos Gubernur

Aktivis Kritisi Jomplangnya Data  Penerima Bansos Gubernur
Foto: Reza Zurifwan
INILAH, Bogor - Jomplangnya data penerima bantuan Gubernur Jawa Barat disetiap desa di Kecamatan Pamijahan maupun lainnya di Bumi Tegar Beriman dipertanyakan aktivis yang berada di wilayah Gunung Salak Endah tersebut.
 
Aria Suryadinata selaku Sekjen LBH Lintas Nusantara Itu tidak habis pikir terkait jomplangnya penerima bantuan Gubernur Jawa Barat tersebut, apalagi selisih jumlahnya yang cukup signifikan.
 
"Data penerima bantuan dari Gubernur Jawa Barat tersebut perbedaannya cukup signifikan, dimana dari 5.300 paket bantuan sosial ini Desa Ciasihan mendapatkan 2.308 paket, Desa Ciasmara mendapatkan 1.240 paket, Desa Gunung Bunder 2 mendapatkan 362 paket dan sesa lainnya kurang dari 100 paket. Saya berpikir ini ada apa, kok bisa sampai begini karena kalau kita bicara keadilan, mana tasa keadilannya untuk desa yang mendapatkan sedikit paket bantuan sosial," kata Aria kepada wartawan, Jumat (5/6).
 
Sementara Itu, aktivis lain nya, Ali Taufan Vinaya mengecam keras kinerja yang dilakukan oleh  aparatur Dinas Sosial Kabupaten Bogor yang diduga telah timplang dalam memberikan data penerima bantuan sosial.
 
"Saya tidak mengerti, kenapa data nya bisa seperti ini. Kalau bicara mengajukan, pada saat awal bulan April Kemarin, Desa Gunung Picung mengajukan Bantuan Sebanyak 1.468 keluarga, tapi yang diakomodir hanya108, begitu juga dengan Desa Gunung Sari yang mengajukan sebanyak 3.150 paket tapi yang diakomodir hanya 116 paket," ketus Ali.
 
Ia menambahkan kalaupun memang parameternya mau diambil dari kecilnya nilai dana desa , jelas bukan Desa Ciasihan maupun Desa Ciasmara yang mendapatkan jatah paket bantuan sosial Gubernur Jawa Barat karena dua desa tersebut sudah mendapatkan alokasi dana desa yang besar hingga bisa mengcover pemberian bantuan sosial kepada warganya.
 
"Saya minta jomplangnya data penerima bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat ini segera dibenahi atau revisi hingga ada rasa keadilan bagi masyarakat yang sangat terdampak penyebaran wabah virus corona (covid 19)," tambahnya.
 
Ungkapan senada juga disampaikan Sabri Maulana yang merupakan aktivis Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan ( AMUK ). Dia menuturkan dalam waktu dekat ini AMUK akan melakukan konsolidasi dan mendatangi Kantor Dinas Sosial.
 
"Fakta di lapangan banyak sekali masalah dan masih carut marutnya pemberian paket bantuan sosial, baik Itu bantuan sosial dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat maupun Pemkab Bogor," ungkap Sabri. (Reza Zurifwan)