Daerah Zona Biru Buka Destinasi Wisata, Disparbud Tekankan Jangan Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Daerah Zona Biru Buka Destinasi Wisata, Disparbud Tekankan Jangan Lalai Terapkan Protokol Kesehatan
net

INILAH, Bandung - Setiap daerah di Jawa Barat yang hendak membuka destinasi wisata ditekankan agar jangan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu agar geliat industri pariwisata kembali berkembang di massa pandemi Covid-19 ini.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, level kewaspadaan wilayah menjadi penting sebagai dasar proporsi aktivitas yang diperbolehkan. Artinya, tidak seluruh daerah di Jabar dapat membuka destinasi wisata dalam waktu dekat ini, di mana status kewaspadaan menjadi salah satu acuan.

"Tentu kami akan melakukan pengawasan dan terus berkoordinasi dengan daerah yang akan membuka tempat pariwisata,” ujar Dedi, Jumat (5/6/2020).

Dedi menambahkan, mulai hari ini sejumlah daerah dengan status level biru termasuk Kabupaten Pangandaran telah membuka tempat wisata secara bertahap. Pihaknya pun telah melalukan peninjauan secara langsung dan berkoodinasi dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran.

"Kami lihat kesiapan semua protokol kesehatannya,” imbuhnya.

Menurut Dedi, pihak dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran memastikan bahwa tidak sembarang wisatawan bisa datang, terutama dari wilayah yang masih kategori zona merah. Pemeriksaan akan dilakukan di setiap wilayah perbatasan di Kabupaten Pangandaran hingga menuju kawasan pantai.

Syarat lain, wisatawan harus dapat menunjukan surat keterangan sehat dan hasil rapid test Covid-19. Itu pun berlaku bagi individu maupun rombongan kecil dan mereka harus menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta menghindari kerumunan.

Di luar dari itu, pada tahap pertama, tidak boleh memasuki kawasan wisata di Pangandaran. Pola ini akan dilakukan selama tujuh hari ke depan untuk kemudian dievaluasi.

“Menjamin keselamatan warga melalui protokol kesehatan ditengah ancaman penularan, sangat penting dan menjadi kunci utama kebangkitan industri pariwisata di Jawa Barat,” kata dia.

Tidak hanya di lokasi destinasi wisata, namun penerapan protokol kesehatan di hotel, restoran maupun penyedia jasa dan pelaku usaha pariwisata lainnya harus dilakukan secara ketat. Selain itu, wajib menugaskan perwakilan dari organisasi gugus tugas.

Dedi menambahkan, pemantauan juga dilakukan di beberapa daerah lainnya. Sebut saja sejumlah destinasi wisata, hotel, mall di wilayah Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya hingga Garut.

Di Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah sudah mulai mensinergikan Pergub nomor 46 tahun 2020 dengan peraturan Bupati. Pemberlakuannya pun bertahap, dimulai dengan masa transisi menuju dengan mengumpulkan beberapa asosiasi untuk diberikan pemahaman cara menerima kunjungan warga dari luar Kuningan untuk berwisata.

Sedangkan di Kabupaten Ciamis, pemerintah daerahnya berencana membuka kembali destinasi wisata setelah selesainya perpanjangan PSBB parsial di enam kecamatan yang akan selesai pada 12 Juni.

“Geliat industri pariwisata dan kebudayaan yang terpuruk di tengah pandemi harus bisa bangkit. Tapi, tidak serta merta harus membuka dengan bebas. Semua kebijakan harus tetap menitikberatkan pada sisi kesehatan juga. Ini yang akan kami terus ingatkan dan pantau,” kata dia.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat pertengahan bulan Mei 2020, ada 48.289 pekerja di sektor pariwisata yang dirumahkan. Rinciannya, pekerja di bidang destinasi sebanyak 5.179 orang, pekerja di bidang hotel 12.143 orang dari total 2.768 lembaga usaha.

Kemudian, pekerja di bidang usaha restoran sebanyak 1.179 orang, pekerja ekonomi kreatif sebanyak 14.991 orang. Lalu, pekerja di bidang biro perjalanan sebanyak 1.107 dan pekerja seni budaya sebanyak 14,721 orang. Pandemi Covid-19 pun berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang pertumbuhannya tercatat -3 persen atau berdampak pada inflasi sebesar 0,244 persen. (Rianto Nurdiansyah)