Di Masa Pandemi, Seperti Ini Strategi Purwakarta Merancang Anggaran Daerah

Di Masa Pandemi, Seperti Ini Strategi Purwakarta Merancang Anggaran Daerah

INILAH, Purwakarta –  Wabah virus corona, sebarannya masih terasa di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Purwakarta. Imbasnya, hampir seluruh sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat mengalami kelesuan.

Tak hanya itu, imbas dari wabah virus secara global ini, juga mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah. Alhasil, setiap daerah pun harus menyiapkan langkah-langkah strategis supaya keuangan daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menuturkan, selama pandemi Covid-19 ini banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah. Memang, menurut dia, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat.

“Langkah yang kami ambil, salah satunya harus melakukan efisiensi belanja barang jasa dan belanja modal sebesar 50 persen. Hal ini, juga merujuk pada amanat SKB yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan efesiensi,” ujar Norman kepada INILAH, akhir pekan kemarin.

Norman menjelaskan, merujuk pada aturan Pusat, jika daerah tidak melakukan penyesuaian anggaran sebesar 50 persen selama pandemi covid-19, konsekuensinya akan dilakukan penundaan DAU sebesar 35 persen. Purwakarta, kata dia, telah melakukan penyeseuaian yang dimaksud. Namun, saat  melakukan penyesuaian lalu terbit aturan baru dari Kemenkeu, bahwa untuk efisiensi itu tidak 50 persen, tapi bisa 35 persen. 

Karena, mungkin kementerian juga berfikir bahwa kalau misal efisiensinya sampai 50 persen pasti berat untuk pemerintah daerah. Bahkan, akan sulit terealisasi. Makanya, tim dari BKAD terus melakukan proses efisiensi lagi sebesar 35 persen selama masa pandemi ini. 

Menurut dia, kalau bicara komposisi anggaran, untuk belanja barang jasa setelah penyesuaian ada di angka 30 persen. Sedangkan untuk belanja modal ada di angka 40 persen. Jadi, jika diakumulasikan, angka 35 persen sesuai amanat pusat itu terpenuhi. Dan itu, sudah bisa di kategorikan oleh Kemenkeu dan Kemendagri memenuhi syarat untuk pencabutan sanksi penundaan DAU. 

Sedangkan, jika berbicara presentase di awal berapa anggaran yang tergeser untuk Covid-19, Norman menjawab sekitar 40 sampai 45 persen dari total APBD. Angka yang diefisiensi kemana? Di dalam SKB jelas, bahwa selisih lebih dari pada hasil efisiensi harus bisa dilepaskan buat belanja tidak terduga (BTT).

“Dasarnya juga sudah jelas, bahwa saat ini semua daerah sedang menghadapi pandemi. Apalagi, pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya. Jadi, untuk antisipasi belanja barang dan modal untuk efisiensi itu, anggarannya akan dimasukkan dalam pos belanja tidak terduga,” jelas dia. 

Adapun totalnya anggaran yang bergeser atau dialihkan ke BTT, sebesar Rp 163 miliar. Anggaran BTT ini, merupakan akumulasi dari pergeseran program kegiatan di semua OPD yang ada. Khususnya, belanja barang jasa dan modal di OPD yang banyak melakukan proses pekerjaan modal. Seperti, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Dinas PU dan Bina Marga.

“Kedua dinas itu, paling besar anggaran pekerjaan modalnya. Tetapi, karena pandemi anggarannya dialihkan untuk BTT. Tapi tidak hanya dua OPD itu saja, seluruh OPD pun melakukan penyesuaian yang sama,” jelas dia.

Terkait kondisi ini akan sampai kapan, pihaknya tak bisa memprediksi. Namun, apabila pandemi ini belum berakhir hingga akhir Juni nanti, maka kemungkinan besar anggaran untuk bulan berikutnya, termasuk dalam APBD-perubahan tidak akan jauh berbeda seperti saat ini.

Tetapi, khusus untuk APBD-perubahan akan dilihat perkembangannya kedepan. Apa ada pos belanja-belanja di OPD yang bisa digeser atau tidak. Atau justru akan normal, seiring dengan melandainya kasus corona ini. (Asep Mulyana)